Hanura Kubu OSO Tak Memiliki Kewenangan Menyusun Calon Legislatif

IndeksNews – Adi Warman, Wakil Ketua Umum Partai Hanura dari kubu Daryatmo mengatakan bahwa kubu Hanura pimpinan Oesman Sapta Oedang atau OSO tidak memiliki wewenang untuk menyusun daftar calon legislatif (Caleg) dan mengusung calon presiden di Pemilihan Legislatif maupun Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu sesuai putusan sela PTUN yang mengabulkan gugatan yang diajukan Hanura di bawah pimpinan Daryatmo. PTUN telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menunda pelaksanaan SK Kepengurusan Hanura di bawah OSO.

“Ada penetapan PTUN, kubu OSO tak punya legal standing untuk menyusun caleg, jadi mereka dibekukan, ga bisa gerak, kalau ada kubu disana kembalilah ke jalan yg benar,” ujar Adi di DPP Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur, Kamis (5/4/2018).

Menurut Adi, melalui putusan sela itu, Hanura kubu OSO tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengatasnamakan Partai Hanura. Justru sebaliknya, ia mengklaim Hanura kubu Daryatmo yang berwenang untuk menentukan daftar caleg karena memiliki legal standing serta kepengurusan yang sah melalui mekanisme Munaslub yang telah digelar pada Januari 2018 lalu.

“Kita yakin dan percaya kubu hasil munaslub, yakni kubu kita (Daryatmo) memiliki legal hukum yang sah untuk menyusun caleg dan capres,” kata Adi.

Adi juga membantah bahwa pihaknya telah islah dengan kubu OSO terkait dualisme kepengurusan yang terjadi di awal tahun lalu. Ia mengaku hanya menawarkan kompromi yang berkeadilan dengan pihak OSO agar pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai target.

BACA JUGA:  Inilah Tiga Sikap Politik Gerindra Terkait Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

“Kompromi sepanjang rasa keadilan ada, tapi itu jadi ruang kedua, karena dalam kapasitas ini kita tidak ada satu kalimat pun yang membuka diri kita pernah rujuk atau berusaha untuk rujuk,” katanya.

Adi juga mengatakan bahwa pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar di DPP Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur pada Kamis (5/4/2018) adalah sah sesuai AD/ART partai. Guna menanggapi pernyataan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Hanura kubu OSO, Bobby Triadi yang menyatakan bahwa Rapimnas di Bambu Apus adalah Liar.

“Rapimnas yang digelar hari ini adalah hasil Munaslub. Munaslub secara hukum kepartaian itu adalah kekuasaan tertinggi di parpol,” ujar Adi.

Adi juga mengakui bahwa kepengurusan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digelar Hanura kubu Daryatmo pada Januari 2018 lalu memang belum disahkan oleh Kemenkumham. Namun, ia mengatakan pihaknya akan mendesak Kemenkumham untuk mengesahkan kepengurusan Hanura kubu Daryatmo dan menyelesaikan dualisme di Hanura paling lambat tanggal 16 Mei 2018 mendatang.

“Kita akan minta agar Menkumham segera mengesahkan, saya yakin dan percaya, 16 mei dualisme partai Hanura tuntas, jadi kita bisa mengikuti proses legislatif dan bisa mendaftarkan caleg pada 4 juli 2019,” pungkasnya.

Comments

comments

Loading...