Uang Korupsi Zumi Zola Mengalir ke DPD PAN dan Keluarganya

IndeksNews – Jaksa KPK menyebut gratifikasi yang diterima Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola mengalir ke keluarga dan DPD PAN Kota Jambi. Diawali dengan perkenalan Zumi dengan Apif Firmansyah dan Asrul Pandapotan Sihotang. Hubungan mereka pun makin erat, sehingga pada masa kampanye Pilgub Jambi 2016, Apif dijadikan asisten pribadi sekaligus bendahara kampanye.

Ketika Zumi resmi menjadi Gubernur Jambi, Apif diangkat menjadi ketua tim. Apif mengurusi semua urusan Zumi. Kemudian, Apif juga menggandeng seorang kontraktor bernama Muhammad Imaduddin. “Atas persetujuan terdakwa, Apif meminta Imaduddin membiayai beberapa kegiatan terdakwa pada saat awal menjabat sebagai gubernur,” sebut jaksa KPK ketika membacakan surat dakwaan terhadap Zumi Zola di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Selain ke tangan Zumi, jaksa KPK menyebut jika uang tersebut juga mengalir ke DPD PAN Kota Jambi dan juga ke adiknya, Zumi Laza, yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Jambi 2018. “Uang Rp 75 juta untuk biaya akomodasi pengurus DPD PAN Kota Jambi saat pelantikan terdakwa pada bulan Februari 2016 di Jakarta dan uang Rp 70 juta untuk pembayaran pembuatan 10 spanduk dan sewa 10 titik lokasi billboard pada bulan Maret 2016 guna perkenalan Zumi Laza sebagai calon Wali Kota Jambi 2018,” kata Jaksa.

Uang Korupsi Zumi Zola Mengalir ke DPD PAN dan Keluarganya 1
Zumi Zola saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor

Salah satu contohnya, dikatakan jaksa KPK Rini Triningsih, Zumi Zola membeli dua ambulans untuk dihibahkan olehnya dan adiknya, Zumi Laza ke DPP PAN Kota Jambi. Tujuannya agar Zumi Laza menjadi Ketua DPP PAN Kota Jambi.

“Uang Rp 274 juta untuk biaya pembelian dua ambulans pada bulan Maret 2016 yang akan dihibahkan terdakwa dan adiknya, Zumi Laza, kepada DPD PAN Kota Jambi agar Zumi Laza dapat menjadi Ketua DPD PAN Kota Jambi dan dicalonkan sebagai Wali Kota Jambi 2018,” ucapnya.

Tak hanya itu, uang gratifikasi tersebut juga dipakai untuk kepentingan kampanye adiknya. Bahkan, ia sampai membayar lembaga survei dengan uang gratifikasi tersebut agar elektabilitas adiknya meningkat. “Terdakwa melalui Apif meminta Muhammad Imaduddin mentransfer uang Rp 150 juta ke rekening Bank Mandiri milik lembaga survei yang melakukan survei elektabilitas Zumi Laza,” papar Jaksa

Zumi Zola didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Comments

comments

Loading...
loading...