Vino Oktavia Pembela Keadilan Masyarakat Miskin

BAGIKAN
VINO OKTAVIA, lahir di Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok pada tanggal 24 Oktober 1979. Vino adalah alumni SD Inpres 82-86 Balai Pandan Cupak tahun 1992, SMP Negeri Cupak tahun 1995 dan SMA Negeri 1 Gunung Talang tahun 1998.
Loading...

Selepas SMA, Vino memperoleh undangan melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND) melalui jalur PMDK dan lulus pada tahun 2002 dengan masa studi 3,5 tahun dengan predikat “Cum laude” (lulusan terbaik). Pada tahun 2012, Vino kembali melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum UNAND dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada tahun 2015.

Pejuang Petani Sejak Mahasiswa

Sejak mahasiswa, Vino telah terlibat aktif dalam pergerakan mahasiswa memperjuangkan hak-hak petani saat bergabung di Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) Fakultas Hukum UNAND dengan memperjuangkan hak atas tanah ulayat sebagai sumber kehidupan 300 KK petani di nagari Mungo Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2000. Lahir dan tumbuh dari keluarga petani serta pengalaman memperjuangkan hak-hak petani telah mendorong Vino membaktikan hidupnya untuk terus memperjuangkan hak-hak petani dengan memilih mengabdi di LBH Padang pada tahun 2001.

Setelah bergabung di LBH Padang, Vino terlibat aktif bersama organisasi tani “Persatuan Persaudaraan Tani Nelayan Nusantara (P2TANRA)” mengorganisir petani-petani di Sumatera Barat untuk memperjuangkan hak atas tanah untuk petani dan menuntut penyelesaian konflik tanah ulayat di Sumatera Barat. Pada tahun 2003 Vino juga terlibat aktif mengadvokasi Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat bersama-sama Ninik Mamak/Pemangku Adat di Sumatera Barat dan dipercaya menjadi Kepala Sekretariat Paga Alam Minangkabau (PALAM) Sumatera Barat pada tahun 2003-2005. Pada tahun 2005 Vino kembali dipercaya menjadi Koordinator Masyarakat Anti Illegal Logging (MAIL) Sumatera Barat sebagai garda terdepan masyarakat dalam pemberantasan illegal logging di Sumatera Barat dan pada tahun 2010-2015 Vino dipercaya menjadi Direktur LBH Padang.

Pembela Keadilan Masyarakat Miskin

Vino selama ini dikenal sebagai pembela kasus-kasus masyarakat miskin di Sumatera Barat. Bahkan sudah ratusan kasus masyarakat miskin telah didampingi dan dibela oleh Vino, diantaranya kasus PHK 178 buruh PT. Asia Biskuit Padang (2008), kasus meninggal Faisal dan Budri (kakak beradik) warga nagari Pulasan di tahanan Polsek Sijunjung (2011), kasus meninggal Erik Alamsyah warga nagari Cupak

di tahanan Polsek Bukittinggi (2012), kasus meninggalnya Robbi Putra Hadi warga nagari Cupak di tahanan Polres Solok (2014), kasus tanah warga Bungus Padang (2015), serta kasus-kasus masyarakat miskin lainnya yang pernah dibela dan didampingi oleh Vino termasuk kasus 2 (dua) orang masyarakat nagari Koto Malintang Kabupaten Agam (2018) dan kasus 3 (tiga) orang masyarakat nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok (2018).

Komitmen Vino membela kasus-kasus masyarakat miskin selama ini didasarkan atas “hukum tak adil bagi masyarakat miskin, tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, maka untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin sampai ke tingkat nagari-nagari di Sumatera Barat maka pada tahun 2011 saat Vino menjabat Direktur LBH Padang didirikan “Sekolah Paralegal” untuk melahirkan kader-kader paralegal yang memiliki kemampuan hukum dasar untuk membantu masyarakat miskin di komunitasnya.

Komitmen Vino membela kasus-kasus masyarakat miskin tidak hanya ditunjukan saat tampil di ruang sidang pengadilan, melainkan juga kerap menjadi pembicara dan fasilitator pelatihan, serta terlibat aktif sebagai penulis buku, diantaranya “Pahami Korupsi di Sekitar Kita” terbitan YLBHI 2014; “Pedoman Penyelesaian Konflik Kehutanan” terbitan Pokja Timbalun 2014; “Kode Etik dan SOP Paralegal” terbitan LBH Yogyakarta 2011; “Kearifan Lokal Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan” terbitan LBH Padang 2006; “Obrolan Lapau, Obrolan Rakyat, Sebuah Pergulatan Kembali Ke nagari” Terbitan Studio Kendil 2005 dan menjadi editor buku “Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat, Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas”, terbitan LBH Padang 2015.

Bertekad Melanjutkan Perjuangan

Berbekal pengalaman memperjuangkan hak-hak masyarakat selama ini, akhirnya Vino memilih jalan melanjutkan perjuangannya melalui lembaga legislatif menjadi Calon Legislatif DPRD Sumatera Baratdari Dapil Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan dari Partai HANURA No. Urut 7 (tujuh). Pilihan perjuangan ini tentu mengagetkan banyak pihak termasuk kawan-kawan aktivis seperjuangan selama ini dan tak sedikit pula dari mereka yang menyarankan agar membatalkan niat baik ini.

Namun bagi Vino perjuangan melalui politik bukanlah sesuatu yang mustahil dan telah saatnya perjuangan dilanjutkan melalui lembaga legislatif dengan mengusung tekad “berpolitik dengan ide dan gagasan”. Daerah Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan memiliki kekayaan alam sebagai urat nadi kesejahteraan dengan tersedia lahan pertanian, sumber air, hutan, tambang dan kekayaan alam lainnya. Namun kekayaan alam ini belum mampu berkontribusi banyak untuk kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat selama ini diposisikan

sebagai penonton (objek) dan bukanlah pemain (subjek) di negeri sendiri. Oleh karenanya diperlukan peraturan dan kebijakan daerah yang berkeadilan serta mampu memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengelola sendiri kekayaan alamnya agar terwujudnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di tanah Solok Saiyo Sakato ini.

Bila diberi amanah sebagai wakil rakyat, maka Vino berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat diantaranya sebagai berikut :

  1. Memperjuangkan lahirnya Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat sebagai Perda payung lahirnya Perda Kab/Kota. Perda ini penting bagi masyarakat adat di Kota Solok, Kab. Solok dan Kab. Solok Selatan agar masyarakat adat beserta Ninik Mamak Pemangku Adat di nagar-nagari semakin kuat keberadaannya termasuk hak-haknya atas ulayat kaum, suku dan nagari, sekaligus menjadi syarat memperjuangkan hutan adat di nagarinya;
  2. Memperjuangkan lahirnya Perda Provinsi Sumatera Barat tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai Perda payung lahirnya Perda Kab/Kota sebagai turunan dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kebijakan ini penting bagi masyarakat Kota Solok, Kab. Solok dan Kab. Solok Selatan yang sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani, sehingga dengan kebijakan ini dapat dialokasi anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelompok-kelompok petani dan anggaran asuransi petani sebagai mandat dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  3. Memperjuangkan kebijakan daerah untuk penyelesaian konflik hak ulayat di Sumatera Barat agar konflik-konflik hak ulayat yang terjadi selama ini dapat diselesaikan secara baik dan berkeadilan, serta mengawasi secara ketat setiap kebijakan daerah tentang investasi di Sumatera Barat agar investasi di nagari-nagari tidak lagi merugikan masyarakat, melanggar hak-hak masyarakat adat dan merusak tatanan adat di nagari;
  4. Memperjuangkan kebijakan daerah dan alokasi anggaran daerah untuk memperkuat tumbuhnya basis ekonomi masyarakat di tingkat RT, RW dan Kelurahan serta di tingkat Kaum, Suku dan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan dan nagari, serta memperluas hak kelola masyarakat atas tanah dan sumber daya alam agar tidak semakin terjadinya ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak perusahaan agar terwujudkannya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam;
  5. Memperjuangkan alokasi anggaran bantuan hukum secara layak dalam APBD Provinsi dan Kab/Kota bagi masyarakat miskin agar masyarakat miskin yang berhadapan dengan kasus-kasus hukum mendapatkan rasa keadilan, serta memperkuat lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di nagari-nagari dengan memperjuangkan alokasi anggaran daerah untuk pendidikan dan pelatihan hukum bagi Ninik Mamak Pemangku Adat Nagari, Paralegal dan Mediator Nagari sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa di tingkat nagari-nagari secara damai.

Comments

comments

Loading...
loading...