Pilpres 2019 akan Masif dengan Berita Hoaks dan Ujaran Kebencian

BAGIKAN
Sangsi pidana penjara 6 tahun serta denda Rp 1 miliar bagi penyebar informasi bohong (hoaks) tak kunjung membuat jera para pelakunya. Praktik penyebaran berita-berita yang penuh dengan rekayasa itu kini justeru bertebaran di media sosial.
Loading...

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia akan menindak tegas para pelakunya.”Penyebar hoaks dan ujaran kebencian bisa 6 tahun penjara dan denda sampai Rp 1 miliar, UU ITE pasal 28,” ujar Setyo Wasisto di Akademi Kepolisian Semarang, Rabu (12/9/2018).

Untuk mengantisipasi terlibatnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di tahun politik, Polri akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penyebarannya. “Jadi intinya masyarakat harus hati-hati dan butuh edukasi. Semua tindakan melalui pesan singkat maupun lewat medsos harus dicermati. Sebab prediksi jelang 2019 akan masif penyebaran hoaks,” katanya.

Untuk menghadapi Pilpres 2019, Setyo mengatakan pihak kepolisian sudah membuat tim satgas Nusantara guna melawan hoaks agar suasana tetap kondusif. “Kita sudah aktifkan tim satgasnya. Ini memantau pergerakan berita bohong dan ujaran kebencian. Tujuannya agar masyarakat aman damai memasuki gelaran konstelasi Pilpres Pileg,” ujarnya.

Untuk pesan yang patut diduga hoaks, Setyo menjelaskan biasanya kalimat tersebut diawali dengan kata-kata ‘sebarkanlah’ atau sejenisnya. Namun untuk memastikan kebenarannya bisa dicek di media mainstream. “Ciri hoaks, setelah atau sebelum berita dituliskan tolong sebarkan, itu tanda-tanda hoaks. Coba cek di media mainstream, online atau televisi. Kalau tidak ada ya patut diduga,” pungkasannya.

Comments

comments

Loading...
loading...