Sofyan Djalil Akui Praktik Mafia Tanah Memang Ada

BAGIKAN
Menteri Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Bidan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil membuka kegiatan rembuk nasional pertanahan bertema “revitalisasi hukum pertanahan di Indonesia” yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Rabu (12/9/2018)
Loading...

Sofyan Djalil dalam acara ini, mengaku mafia tanah memang ada seperti yang dilaporkan ke instansinya, namun praktik mafia tanah yang selama ini mengemuka ke publik sulit dibuktikan sebelum menjadi kasus.

“Mafia tanah ini terdengar tapi kita tidak bisa buktikan sampai kemudian jadi kasus, terbukti, sampai ditangkap oleh kepolisan, ditangkap oleh kejaksaan, dibawa ke pengadilan,” ujar Sofyan Djalil di Makassar, Rabu, (12/9/208).

Dia mencontohkan beberapa kasus, di Jakarta polisi telah menangkap sejumlah orang yang menggugat tanah milik Pemerintah Provinsi DKI. “Mereka ada yang mengajak berpura-pura menjadi ahli waris lahan tersebut,” cerita Sofyan.

Menurutnya, itu kelihatan sekali bahwa orang-orang itu mengajak orang lain untuk berpura-pura jadi ahli waris, dan lain-lain. Sedangkan di Bekasi, juga ada mantan lurah, mantan pejabat yang membuat surat keterangan kepemilikan tanah, tapi semua itu dilakukan itu tidak benar.

Saat ini, menurut Sofyan ada 8.000 kasus terkait masalah pertanahan diantaranya sengketa lahan dan pembebasan lahan. Lalu yang dilakukan di BPN, kata Soyan, adalah mencegah supaya ke depannya tidak lagi terjadi hal demikian.

“Undang-undang kita sekarang ini sudah terlalu tua, makanya di ajukan Rancangan Undang-Undang ke DPR untuk segera dibahas,” paparnya.

Dengan digodoknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Agraria pertanahan, diharapkan nantinya lahan untuk kepentingan umum tidak akan menjadi masalah, apabila seluruh tanah sudah didaftarkan.

Terkait kegiatan rembuk nasional pertanahan yang digelar saat ini, ujarnya, adalah ide atau inisiatif masyarakat, dari Institut Lembang 9 yang ingin memberikan input kepada perbaikan UU Pertanahan, input tentang sengketa tanah dan lainnya dan peran pemerintah adalah mengapresiasinya

Comments

comments

loading...
loading...