Teuku Rafly Pasya Mantan Suami Tamara Bleszynski Dipanggil KPK

BAGIKAN
Mantan suami artis Tamara Bleszynski Teuku Rafly Pasya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK terkait kasus korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN pada tahun anggaran 2006 hingga 2010.
Loading...

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Teuku Rafly Pasya, swasta, sebagai saksi untuk tersangka PT Tuah Sejati terkait dengan kasus korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (14/9/2018).

Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Naggroe Aceh Darussalam Heru Sulaksono merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan korupsi dari proyek senilai total Rp 793 miliar yang dibiayai APBN pada tahun anggaran 2006 hingga 2010.

Akibatnya negara mengalami kerugian sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kedua korporasi ini disinyalir memperoleh keuntungan sebesar Rp 94,58 miliar apabila tidak diproses maka berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara (1) penunjukan langsung, (2) Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, (3) rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), (4) pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA), dan adanya kesalahan prosedur, seperti izin amdal belum ada tetapi pembangunan tetap berjalan.

Laba yang diterima PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp 94,58 miliar, yaitu PT Nindya Karya sekitar Rp 44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sekitar Rp 49,9 miliar.

KPK juga telah melakukan pemblokiran rekening terhadap PT Nindya Karya yang diduga menerima uang tersebut, sedangkan untuk PT Tuah Sejati sudah disita aset berupa SPBN dan SPBN (untuk nelayan) senilai Rp 12 miliar.

Terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Comments

comments

loading...
loading...