Dikemanakan Pemerintah Dana Jugun Ianfu 380 Juta Yen

Oleh: Ellym Makalmai

Jugun Ianfu atau comfort women (istilah dalam bahasa Inggris, red) adalah gadis atau perempuan yang dipaksa melacur oleh Tentara Jepang, atau merupakan korban perbudakan seks Tentara Jepang selama Perang Dunia II.

Berdasarkan hasil investigasi Forum Pusat Komunikasi Ex-Heiho Indonesia (FORSATSI Ex-Heiho Indonesia), di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan beberapa Provinsi lainnya juga dijumpai banyak wanita yang tenyata adalah korban perbudakan seks Tentara Jepang saat menjajah Indonesia.

Mereka berhasil diwawancarai oleh pihak FORSATSI Ex-Heiho Indonesia pada beberapa tahun silam, hasil wawancara tersebut menyimpulkan tentang kronologis kejadian pemaksaan diri para Jugun Ianfu ini oleh Tentara Jepang untuk melayani nafsu syahwat mereka pada saat Perang Dunia II itu terjadi di Indonesia, yakni perlakuan kasar dan biadab Tentara Jepang yang menyasar ke wilayah tinggal para Jugun Ianfu malang dimaksud.

Mengungkap lebih jelas situasi mereka, Ellym Makalmai Sekjen DPN Lidikkrimsus RI berhasil mewawancarai sejumlah keturunan mereka di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, hari Sabtu (10/02/2018), berikut kisah mereka.

Disahkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1958 tentang Perjanjian Perdamaian dan Persetujan Pampasan Antara Republik Indonesia dan Jepang telah memapas dan meniadakan kompensasi yang diharapkan oleh para Jugun Ianfu yang masih hidup saat itu, atau bisa juga melalui anak cucu Jugun Ianfu dikarenakan Jugun Ianfu yang berhak menerima kompensasi telah wafat.

Pasalnya para Jugun Ianfu yang berhak menerima kompensasi itu telah wafat. Adapun anak cucu para Jugun Ianfu yang sudah meninggal dunia ini kemudian santer disebut sebagai Ahli Waris Jugun Ianfu. Namun, meski Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 itu telah diundangkan sejak tahun 1958, secara manusiawi kondisi para Jugun Ianfu di Indonesia sangat memprihatinkan sebab mereka telah merugi secara materiil dan imateriil.

Pengorbanan secara imateriil ini membelenggu ruang gerak para Jugun Ianfu karena merasa diri tidak lagi berharga sehingga terkesan diam dan menyendiri merenungi dan meratapi nasib hidup yang tiada pernah sama sekali diinginkan itu. Tetapi, ketika musibah itu menerpa dan mewarnai alur cerita hidup mereka maka kehampaan rasa dan pupusnya harapan hidup di masa depan telah menggoreskan derita di atas luka yang tiada bisa terobati tanpa sebuah proses pengajakan bermuatan motivasi, yang membawa secercah harapan hidup layak selayak insan Tuhan lainnya yang bisa tersenyum dikala para Jugun Ianfu menelan kepahitan hidup saat itu.

Potret Bersama Para Ahli Waris Jugun Ianfu Indonesia sesaat seusai wawancara Dari kiri ke kanan : Mukri (Pandegelang-Banten), Sapari (DKI Jakarta), Toton Rusli (Bekasi-Jabar), Agus Jamaludin (DKI Jakarta), Rokayah (DKI Jakarta), Sri Mulyaningsih (DKI Jakarta), Dahmiarni (DKI Jakarta), Martha Nelly Pah (Nusa Tenggara Timur).

Simpul kondisi tergambarkan di atas telah menggelisahkan dan menggugah hati para aktivis senior pada saat itu. Mereka merupakan purnawirawan-purnawirawan TNI angkatan 45 seperti bapak S. Tarsip Rahardjo, SH (alm), Erwin Arifoedin (alm), Adenan Effendi (alm), Soegiyono (alm), dan Samingunj Al Saniman (alm) serta para aktivis senior lainnya di era 90an. Para Aktivis senior ini merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak kerakyatan yang melekat pada diri seluruh Jugun Ianfu Indonesia karena mereka memiliki rujukan hukum mendasar bahwa apapun alasannya, konstitusi menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia yang menjadi korban perbudakan seks oleh Tentara Jepang ini patut dipandang sebagai musibah dan masalah sosial kemanusiaan yang perlu diangkat dan diaspirasikan ke lingkup Nasional bahkan dipublikasikan di lingkup Internasional.

Keterpanggilan mereka ini pun kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan Jugun Ianfu se-Indonesia di bawah payung hukum Forum Pusat Komunikasi Ex-Heiho Indonesia yang khusus mereka dirikan untuk itu dan para Ex-Heiho yang sejatinya adalah rakyat Indonesia yang dipersenjatai oleh Tentara Pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II, begitu bersemangat bekerja membantu para Jugun Ianfu tersebut.

Pendataan Jugun Ianfu yang dilakukan para pegiat kemanusiaan kala itu mencapai 25.016 (dua puluh lima ribu enam belas) orang yang dihimpun dari berbagai daerah di Indonesia melalui Forum Daerah Komunikasi (FORDASI) Ex-Heiho Indonesia yang berkedudukan di tingkat Provinsi dan Forum Cabang Komunikasi (FORCABSI) Ex-Heiho Indonesia yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota.

Tentunya pendataan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena harus berproses. Pasalnya, data yang harus dihimpun ini tersebar di seluruh pelosok Negeri Indonesia yang harus disertai pembuktian fakta sejarah tersisa dari setiap Jugun Ianfu Indonesia. Sedikit pemahaman untuk pembaca adalah, pendataan di era 90an masih membutuhkan jasa Pak Pos, yang jelas tidak bisa disamakan di era digital ini sebab komunikasi tercanggih saat itu adalah interlokal.

Itupun dapat dilakukan apabila para pengurus di era itu memiliki pengetahuan yang berimbang dengan perkembangan telekomunikasi dikala itu dan ketersediaan sarana seperti warung telekomunikasi atau Wartel menjadi penentu yang tidak bisa dikesampingkan. Dapat dibayangkan betapa sulitnya sebuah lembaga Independen sekelas Forum Pusat Komunikasi Ex-Heiho Indonesia pada saat itu yang jelas tidak difasilitasi Negara tetapi tetap gigih berjuang mengaspirasikan teriakan keterpurukan diri yang dialami oleh mereka yang telah terabaikan dalam kasat mata yang menghujam di pelupuk mata Negara.

Pemerintah yang menjadi tumpuan harapan para Jugun Ianfu kala itu dan mungkin juga masih hari ini, lebih condong berdalih mencari pembenaran diri atas nama Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1958.

Dan, seluruh data yang berhasil dihimpun oleh para pegiat kemanusiaan tersebut, kemudian dikonsultasikan atau dikomunikasikan ke pihak terkait dengan tujuan agar dapat memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini konsultasi atau komunikasi tersebut dapat dibangun oleh pihak FORSATSI Ex-Heiho Indonesia dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam), yang pada waktu itu adalah Soesilo Soedharman, yakni di tahun 1994 lampau, yang mana telah terjadi enam kali pertemuan di Kota Ciba, Tokyo.

Tepatnya tanggal 10 Agustus 1994, Ex-Heiho Indonesia melepaskan delegasinya ke Jepang. Tujuan utama ke Jepang adalah untuk meminta Pemerintah Jepang memberikan Dana Moral kepada para korban Jugun Ianfu karena kompensasi tidak dapat lagi diberikan mengingat telah diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1958.

Perjuangan kemanusiaan yang dilakukan tersebut semata-mata bertujuan terobatinya rasa kecewa dan luka yang mendalam dari para Jugun Ianfu Indonesia karena pada saat itu masih banyak Jugun Ianfu yang hidup, yang jika kemudian didapati bahwa Jugun Ianfu terdata dimaksud sudah meninggal dunia, maka dapat Dana Moral dimaksud dapat disasarkan langsung kepada para ahli waris Jugun ianfu yang terdata sebelumnya.

Adalah Martha Nelly Pah, seorang Ahli Waris langsung dari ibu kandungnya, ‘Sarlince Sine’ yang diperlakukan secara biadab oleh para Tentara Jepang. Kepada awak media ini Martha menuturkan kekecewaannya yang sangat mendalam.

BACA JUGA:  Erdogan : Turki Takkan Pernah Nyatakan Gencatan Senjata di Suriah Utara

Dikatakannya bahwa rasa kecewanya itu mewakili kekecewaan seluruh Jugun Ianfu Indonesia karena sudah semenjak bulan Juli 1993 dirinya mulai turut berjuang di tingkat FORCABSI Ex-Heiho Kota Kupang. Dia mengisahkan bahwa ibunya adalah salah satu dari sekian korban perlakuan bejat para Tentara Jepang saat itu, “Ibu saya adalah salah satu korban kebiadaban Tentara Jepang pada saat Perang Dunia ke-2. Ibu saya telah menceritakan ke saya kronologis perlakuan Tentara Jepang.

‘Waktu Tentara Jepang menyeret saya, saya sementara di sekolah, saya dibawa bergabung dengan teman-teman saya lima orang dan kami dibawa ke Oesapa lalu kami diperkosa. Itulah keadaan kami pada waktu itu, jadi kami sangat mohon Pemerintah, dalam hal ini Depsos tolong segera bayar dana-dana itu adalah hak kami,” ujar Martha menirukan tuturan pengakuan dan permintaan ibu kandungnya, Sarlince Sine.

Berikut adalah wawancara singkat awak media dengan ibu Martha Nelly Pah di bilangan Kalibata Jakarta selatan, Sabtu (10/02/2018).

Q : Maaf bu Martha. Bisa anda jelaskan terkait permohonan ibu anda kepada Depsos untuk membayar dana-dana dengan penekanan bahwa itu adalah hak ibu Sarlince Sine dan kawan-kawannya? karena disitu beliau mengatakan ‘adalah hak kami’. Apa maksud sebenarnya?

A : Baik. Mungkin saya ceritakan dulu sedikit kronologis yang menjadi penyebab ibu saya mengungkapkan apa yang bapak tanyakan.

Awal mulanya pihak Forsatsi Ex-Heiho Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah Jepang agar memberikan kompensasi kepada para Ex-Heiho Indonesia maupun Jugun Ianfu Indonesia. Perjuangan itu dilakukan dengan gigih dan melewati proses yang begitu panjang selama ± 8 tahun, yakni sejak tahun 1990 hingga tahun 1997, yang mana atas perjuangan tersebut maka Pemerintah Jepang melalui Asia Womans Fun’s atau AWF telah memberikan uang permintaan maaf sebagai tanggung jawab moral kepada anggota Ex-Heiho dan anggota Jugun Ianfu Indonesia melalui Pemerintah RI, dalam hal ini Departemen Sosial RI sebesar 380 Juta Yen yang dapat diberikan secara bertahap selama 10 tahun, yaitu dapat dimulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2007.

Tetapi sangat disayangkan karena jelas bahwa Ex-Heiho Indonesia yang memperjuangkan tetapi Pemerintah justru mengambil alih untuk mengelola dana moral kami tersebut dengan cara melakukan penandatanganan MoU dengan AWF, yang sangat disayangkan karena MoU tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Ex-Heiho Indonesia yang sudah berkorban materi, tenaga, waktu, pikiran dan lain-lain dalam memperjuangkan dana dimaksud.

Dengan seenaknya Depsos RI ini ambil alih Dana Moral kami seolah mereka yang memperjuangkannya. Inilah yang sangat mengecewakan kami karena sebenarnya Dana Moral itu sudah harus kami terima sejak tahun 1997 sampai tahun 2007 tempo hari tetapi hingga detik ini kami masih terus berjuang untuk memperoleh Dana Moral yang memang mutlak hak-hak kami.

Kami sangat sedih karena para orang tua kami, dan para aktivis senior kami seperti pak Erwin Arifoedin dan rekan-rekan lainnya sudah meninggal dunia sebelum mengecap hasil perjuangannya karena Pemerintah mengambil alih hak-hak kami atas nama Negara dan atas nama sosial.

Kami benar-benar sangat kecewa dan kecewa karena waktu pemerkosaan dan kekerasan fisik maupun psikis yang dialami orang tua kami itu tidak ditanggung secara bersama-sama dengan pihak lain atas nama sosial, tetapi dengan sangat gampang mengalihkan hak-hak pribadi korban perbudakan seks Tentara Jepang ini menjadi hak sosial kemasyarakatan.

Mereka yang sudah menerima bantuan sosial dari Pemerintah jepang ini kan orang tuanya tidak diperkosa Jepang, tetapi mengapa Pemerintah melalui Depsos justru kasih uang ke mereka? Ini ada apa sebenarnya?

Q : Hmm. Menarik. Menarik sekali untuk digali lebih lanjut. Pertanyaan saya, langkah-langkah apa saja yang telah pihak ibu atau Ex-Heiho Indonesia tempuh secara organisasi dalam menyikapi dana moral yang menurut ibu telah diambil alih oleh Depsos RI, mengingat 380 Juta Yen ini bukanlah dana yang kecil?

A : Banyak langkah-langkah perjuangan yang telah kami lakukan. Di antaranya, sudah berulang kali kami mendatangi Kemensos RI untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung. Saya mulai terlibat pro aktif sejak tanggal 30 Agustus tahun 2000. Saya ke Jakarta waktu itu dan langsung ke Kabupaten Bandung untuk menjumpai Ketua IV Jugun Ianfu di Kabupaten Bandung Selatan, Nomor 26.

Agenda kerja saya waktu itu adalah untuk mengambil Kartu Jati Diri Jugun Ianfu untuk anggota Jugun Ianfu NTT. Sekitar 3 tahun lamanya saya dan rekan-rekan dari FORDASI Ex-Heiho NTT tinggal di Jakarta untuk memperjuangkan nasib Jugun Ianfu NTT. Saya masih ingat kami berempat waktu itu yaitu saya sendiri selaku Ketua, ibu Ida Duil Adang selaku Bendahara, ibu Christina Damanuna selaku anggota dan Yermias Ola almarhum sebagai anggota.

Selama berada di Jakarta saat itu kami selalu berurusan dengan KOMNAS HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Menko Kesra RI. Setelah itu kami tetap pergi pulang Jakarta Kupang terus hingga saat ini. Ini benar-benar sebuah perjuangan yang tidak pernah diperhitungkan sedikitpun sama ini Pemerintah RI.

Untuk mempercepat keberhasilan perjuangan kami ini, maka kami juga pernah juga meminta bantuan hukum dari pihak Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia untuk mengaspirasikan hak-hak kami ke pihak Pemerintah RI.”

Q : Hasilnya?

A : Hingga saat ini belum ada hasil sama sekali dari perjuangan kami karena pihak Kemensos ini terlalu banyak alasan ini dan itu. Padahal kami ini kan minta hak kami, bukan minta uang pemerintah.

Ini uang ini lembaga kami yang perjuangkan baru Pemerintah Jepang kirim ke Indonesia, hanya melalui Kemensos karena ini kan uang yang dikirimkan antar negara jadi tidak mungkin langsung ke rekening kelembagaan kami.

Kami juga tahu diri bahwa kami harus bayar pajak, tetapi ini bukan hanya pajak, semua diambil alih pemerintah dan dikelola sesuka-suka mereka sedangkan ini dana kami yang perjuangkan. Tetapi ketika kami minta hak-hak kami, malah dipersulit dengan bebagai macam alasan.

Dengan adanya banyak sekali alasan inilah sehingga kali ini kami akan bergerak bersama rekan-rekan LSM yang siap mendukung kami. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami juga meminta kepada media agar tetap bersedia membantu kami mengawal perjuangan kami hingga tuntas.

Kami sangat memohon untuk masalah ini tetap dilakukan pengawalan dari media agar masyarakat luas pun tahu bahwa kami hanya memperjuangkan hak-hak kami yang diselewengkan tanpa sepengetahuan kami.

Q : Selain sebagai Ketua FORDASI NTT, apa posisi anda di Ex-Heiho pusat sehingga anda sangat pro aktif dan kelihatan begitu gigih memperjuangkan aspirasi para Jugun Ianfu ini?

A : Kalau posisi saya di Ex-Heiho pusat ini tidak ada tetapi saya adalah penerima Kuasa dari Ketua Umum Ex-Heiho Indonesia, pak Darmawi. Secara struktur organisasi kerja pun saya adalah Ketua FORCABSI Kota Kupang, sekaligus sebagai Ketua FORDASI Wilayah 1 Nusa Tenggara Timur, dan yang paling terpenting adalah saya ini anak kandung korban karena ibu kandung saya itu yang diperkosa Tentara Jepang.

BACA JUGA:  Gempa 6,4 SR Guncang Filipina

Untuk itu saya bertanggung jawab penuh terhadap keluhan seluruh anggota Jugun Ianfu NTT lainnya sehingga saya harus terus berjuang sebab inilah yang menggugah nurani saya dan menyemangati saya. Ini masalah kemanusiaan. Hanya saja sangat disayangkan sebab kenyataannya adalah para ibu kami yang diperkosa Tentara Jepang tetapi bukannya kami yang diberikan Dana Moral dari hasil perjuangan kami, tetapi Dana Moral untuk kami itu justru diberikan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali sebab bukan ibu-ibu mereka semua itu yang diperkosa, tetapi ibu kami.

Camkan itu baik-baik. Apalagi ini semua dilakukan dengan cara yang saya nilai bahwa tanpa ada rasa bersalah sedikitpun juga pihak Kemensos RI sudah menggunakannya membangun panti-panti jompo atau Panti Sosial Tuna Wisma sedangkan yang diperkosa Tentara Jepang itu adalah ibu-ibu kami. Selain itu, bukankah Negara ini punya anggaran untuk bangun itu panti-panti jompo?

Mengapa justru hak kami yang dirampas dan disalurkan ke sana? Sekali lagi saya tegaskan bahwa bukan ibu-ibu dari mereka yang mungkin sekarang lagi tinggal di panti-panti sosial tersebut yang diperkosa oleh Tentara Jepang tetapi ibu-ibu kamilah yang diperkosa Tentara Jepang. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh pihak Kemensos RI. Saya telah banyak berkorban untuk ini, yang mau saya ceritakan sedikit di sini bahwa untuk memperjuangkan hak-hak kami ini saya pribadi selaku Ketua FORDASI Wilayah 1 NTT dan Ketua FORCABSI Kota Kupang telah banyak meminjam uang sebab kami melakukan banyak kegiatan-kegiatan seperti Seminar tentang nasib Jugun Ianfu dan Ex-Heiho ini, dan mengeluarkan biaya untuk membayar Pengacara dari Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia.

Jumlah utang saya pribadi itu sudah lebih dari 100 Juta Rupiah karena uang yang saya pinjam itu dikenakan bunga 20 persen. Saya berani mengambil risiko karena saya adalah pemimpin yang harus rela berkorban. Itu pun saya lakukan karena saya terlalu yakin bahwa tidak mungkin Kemensos RI yang adalah bagian dari Pemerintah RI mau mempersulit rakyatnya sendiri.

Karena apa? Pemerintah Jepang saja bisa peduli dengan nasib kami ko’ mana mungkin Pemerintah Indonesia yang secara hukum harus menaungi hak-hak rakyatnya ini akan merampas hak-hak kami yang kami perjuangkan sendiri? Tetapi rupanya saya salah menilai karena ternyata Pemerintah Jepang sudah begitu baik terhadap kami tetapi hak-hak kerakyatan kami justru dirampas oleh Pemerintah RI sendiri yang tadinya kami harapkan bisa lebih peduli terhadap kami melebihi Pemerintah Jepang.

Ironis dan miris kondisi ibu dan rekan-rekan seperjuangan ibu?! Kami prihatin, turut mendoakan, dan membantu semampu kami sesuai arahan pimpinan redaksi Tab bnn untuk mengawal masalah ini hingga tuntas. Kami pun berharap kiranya pihak Kemensos RI bisa berempati dan menjawab permasalahan ini sesegera mungkin, mengingat ini ada banyak lansia di sini apalagi sudah banyak yang meninggal dunia sebelum mengecap hasil perjuangan ini. Baik.

Lantas apakah rekan-rekan pegiat LSM itu siap melakukan pendampingan hukum atau seperti apa? Apakah dikuasakan secara tertulis atau seperti apa cara pendampingan yang akan dilakukan? Pertanyaan ini saya ajukan karena menurut ibu, sebelumnya pihak Ex-Heiho pernah mendapatkan pendampingan hukum dari Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia sebagaimana ibu ungkapkan tadi.

Rekan-rekan LSM di sini sudah kami kuasakan secara tertulis. Mereka siap melakukan pendampingan secara hukum sesuai tupoksi dan porsi mereka. Mudah-mudahan kali ini bisa berhasil menyadarkan pihak Kemensos RI. Kami tetap setia berdoa dan akan terus berjuang hingga mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan kami. Biar bisa ada kepastian hukum sebab kami sudah sangat letih menunggu hasil sebuah perjuangan.”

Q : Bagaimana kalau pihak Kemensos tetap berdalih dan tidak mau memenuhi dan memberikan apa yang menurut anda adalah hak-hak Jugun Ianfu Indonesia ini?

A : Kami akan menemui bapak Presiden Jokowi agar nasib kami ini jangan terkatung-katung lagi karena ini adalah harapan sebagian rakyat Indonesia yang terabaikan hak asasinya. Menemui presiden ini adalah gagasan dari salah satu rekan LSM yang sudah kami kuasakan tetapi menurut dia, kita ikuti dulu sesuai tahapan hierarki kerja Birokrasi Negara sebab mereka juga baru mulai kami libatkan untuk turut berjuang bersama kami di tahun ini.

Yang pasti adalah kami tidak akan tinggal diam sampai hak-hak kami ini kami terima dari Kementerian Sosial RI, sebab itu bukan dana sosial bagi seluruh tuna wisma di NKRI tetapi itu adalah dana moral bagi kami yang adalah ahli waris korban perbudakan seks Tentara Jepang saat Perang Dunia ke-2.

Q : Ide untuk bertemu pak Presiden itu saya pikir sebuah ide yang cemerlang. Kapan agenda kerja pihak ibu ke Kemensos RI untuk menyampaian aspirasi ini dan kapan pula tindak lanjutnya ke pak Presiden RI?

A : Secepatnya. Kami justru hanya menunggu Tabloid bnn selesai dicetak karena kami baru akan ke sana setelah kami pegang Tabloid tersebut. Tabloid yang akan kami bawa menghadap pak Presiden Jokowi.

Untuk itu sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, kami memohon kepada pihak Tabloid bnn untuk tetap bersama kami mengawal perjuangan kami ini, karena selama ini tidak ada satu pun media yang serius mendampingi kami sehingga perjuangan kami selalu kandas dan kandas. Mohon kepada pak Pemred untuk membantu kami. Kami yakin, Tuhan Allah akan memberkati media ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Doa kami akan selalu mengiringi perjalanan media ini.

Q : Baiklah. Mudah-mudahan harapan ibu dan seluruh anggota Jugun Ianfu Indonesia maupun para Ali Warisnya, begitu pula dengan para anggota Ex-Heiho Indonesia dapat segera memperoleh solusi atas semua permasalahan ini sebab tidak ada masalah yang tidak Tuhan siapkan jalan keluarnya. Pertanyaan terakhir. Apa harapan prioritas anda terhadap permasalahan ini?

A : Harapan prioritas saya dan tentunya sekaligus menjadi harapan prioritas seluruh anggota Jugun Ianfu Indonesia adalah mohon keterlibatan rekan-rekan LSM secara serius dan yang terpenting lainnya adalah agar media bisa menjadi corong publikasi perjuangan kami ke Pemerintah RI agar Kemensos RI ini dapat segera membayar hak-hak kami yang dialihkannya tanpa sepengetahuan kami dan ditujukan untuk keperluan lain yang tidak ada kaitannya dengan aspirasi kami.

Baik. Perjuangan anda sangat mulia. Terima kasih atas kesediaan anda untuk kami wawancarai. Apapun yang menjadi cita-cita dan harapan anda, tetaplah berdoa dan jangan berputus asa karena tangan Tuhan pasti siap memberikan yang terbaik bagi anda dan seluruh anggota Jugun Ianfu maupun seluruh anggota Ex-Heiho Indonesia dan semua Ahli Warisnya yang tersebar di seluruh pelosok Negeri ini.

Kita semua adalah rakyat Indonesia yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Selamat melanjutkan perjuangan. Kiranya Tuhan beserta anda dan seluruh rekan-rekan seperjuangan anda.

Sejenak, setelah wawancara usai, beberapa ibu lainnya dan beberapa orang bapak yang adalah para Ahli Waris Jugun Ianfu dari beberapa daerah di Indonesia menghampiri awak media ini. Selanjutnya, awak Tabloid bnn pun dikelilingi mereka dan sejenak kami duduk berbagi cerita yang bermuara pada permintaan mereka agar pihak Tabloid bnn tetap mengawal permasalahan ini hingga tuntas.

BACA JUGA:  Viral! Seorang Perempuan Jual Ibunya yang Sedang Terbaring Sakit Melalui Facebook

Setelah itu suasana menjadi hening karena semua mereka berdiam seribu bahasa setelah pihak kami (Tabloid bnn) menyatakan kesiapan. Terlihat raut wajah mereka lesuh menanggung beban, meski terpancar sedikit binar di mata akan setitik harapan putih yang kiranya terengkuh sebelum ajal menjemput jiwa.

Di sana terurai berjuta pertanyaan berkecamuk membuncah jiwa para Ahli Waris Juita malang Indonesia ini. Terpampang wajah-wajah merana menatap masa depan nan hampa tak menyisakan tempat berpijak tapak dan sebongkah kayu lapuk untuk sekejap menyandarkan kepala yang dipenuhi beban derita. Tanya tentang apa sebenarnya alasan dibentuknya Pemerintahan RI, dan apa tujuan sebenarnya?

Mengapa Pemerintah ini berdiam diri dikala rakyatnya berjibaku mengais rezeki yang tak layak dilakoni di alam nan merdeka ini? Bertanya tentang masih adakah rasa empati yang terselip di sudut hati mereka yang adalah para Penyelenggara Negara, yang berkompeten menyahuti jeritan pilu para Jugun Ianfu ini?

Masihkah pemerintah pahami arti empati yang sesungguhnya, ataukah mungkin telah terkikis pudar oleh terpaan egoisme dan keserakahan jiwa yang kokoh tegap menjadi benteng pemisah akan makna sebaris kata “peduli”?

Masih pantaskah disebut adil ketika hak-hak para Jugun Ianfu Indonesia ini dirampas dan dijadikan dana sosial atas nama Negara, sedangkan yang menjalani kisah derita perbudakan seks adalah para Jugun Ianfu malang ini perorang demi perorang merelakan tubuh digilir dalam tekanan luapan emosi tanpa pilihan lain, yang dilewati dalam kepahitan jiwa, dan tidak ada yang turut menyodorkan dirinya menjadi sebagai yang turut terlibat meladeni nafsu bejat tentara Jepang dikala itu?

Lantas mengapa hak-hak yang semestinya hanya diperuntukkan bagi para Jugun Ianfu ini justru terbagi dalam bentuk bantuan sosial kepada semua mereka yang kepadanya hak-hak para Jugun Ianfu Indonesia ini menyasar? Masih adakah naluri manusia mengaliri darah di nadi dalam kemanusiawian pemerintah yang seakan menatap kegelapan dalam benderangnya cah’ya mentari terik menyengat, yang “mungkin” turut bersungkawa bahkan marah menatap uapan air mata duka para Jugun Ianfu yang mengangkasa menghembusi kirbat sang Khalik?

Manusiawikah para Jugun Ianfu ini meminta, memohon bahkan merengek-rengek akan hak-hak mereka yang dirampas dalam kesewenang-wenangan kekuasaan atas nama nama sosial dan atas nama Negara, yang kemarin dan mungkin juga hari ini masih akan tetap memilih melakukan upaya cuci tangan dengan air keruh berbau busuk keangkuhan dan tipu daya, kemudian menyembunyikan wajah asli dibalik topeng kebaikan dan kepedulian semu yang tak bersimpul arah?

Sampai kapankah hari-hari hidup para Jugun Ianfu Indonesia harus diisi dengan perjuangan gigih melawan lapar, mengakali perut nan berkeroncong tentang luka dan duka anak Ibu Pertiwi? Bukankah mereka yang jauh di Negeri Sakura saja begitu peduli pada para Jugun Ianfu Indonesia sehingga hak-hak mereka yang dikemas dalam “Dana Moral” itu telah disalurkan?

Bukankah “Dana Moral” untuk para Jugun Ianfu itu adalah hasil perjuangan para pegiat kemanusiaan dan bukan hasil perjuangan Pemerintah Indonesia, bahkan bisa dikatakan tidak lagi memikirkan nasib para Jugun Ianfu ini kala itu, setelah diundangkannya Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 1958 Tentang Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia dan Jepang?

Bukankah pula bahwa adalah sebuah kewajiban serta menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk memposisikan diri sebagai yang menjembatani tersalurnya hak-hak para Jugun Ianfu tersebut agar tepat sasaran dan jangan menyasar ke tempat lain? Salahkah jika para Jugun Ianfu mengharapkan agar hak-hak mereka itu benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya?

Bukankah, Mengapa, Kenapa, Bagaimana, Kapankah, Mungkinkah, Akankah, Bolehkah, Salahkah, Tahukah, Pahamkah, Pedulikah, Bilakah, Sadarkah, Sengajakah, Waraskah, Masihkah, Kolusikah, Nepotismekah, Korupsikah, dan berjubel tanya menggerogoti hati dan pikir para ibu dan bapak ahli Waris Jugun Ianfu Indonesia yang duduk termangu.

Rentetan tanya tersebut seakan terlukis di wajah-wajah renta ini, mewakili sikap diam mereka. Terlihat air mata menetes di sudut pipi seorang wanita yang terduduk diam, air mata itu perlahan mengalir membasahi bibir lisutnya, menjuntai dagu keriput, meresap di jilbab yang menudungi kepala dan rapuh jiwanya, “Baru kali ini, ada media yang bersedia meliput dengan serius derita kami di sepanjang jalan perjuangan kami.

Terima kasih Tabloid bnn,” ucap sang ibu berjilbab terbata dalam keharuan. Dia adalah Rokayah, salah satu Ahli Waris Jugun Ianfu asal Jakarta yang terduduk diapit dua orang ibu lainnya, Dahmiarni alias Arni dan Sri Mulyaningsih.

Kiranya permasalahan Jugun Ianfu Indonesia ini bisa segera terjawab melalui perjuangan mereka yang tiada kenal lelah untuk menggapai makna kesejatian Hak Asasi Manusia mereka dalam kesadaran jiwa kita semua, terutama kesadaran jiwa pihak Pemerintah RI yang berkompeten dalam menjawab permasalahan ini agar sepakat menyibak tirani baja berkarat ini dalam kebesaran budi pekerti, dengan mengedepankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia para Jugun Ianfu yang secara kodrati melekat pada diri mereka dan tidak bisa dihapuskan atas nama apa pun sebagaimana termaktub dalam Pasal 74 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Mudah-mudahan, perjuangan kali ini dapat direspon serius oleh Pemerintah RI dan segera mengerucut pada sebuah kesimpulan ‘tuk menjawab “Dana Moral Jugun Ianfu Indonesia Sebesar 380 Juta Yen Untuk Siapa?” Kiranya jawaban itu bersegera melesat menghujam, membasuh dahaga hati dan pikir para Jugun Ianfu malang dan Ahli Warisnya ini untuk torehkan sumringah di wajah lusuh mereka. Sumringah karena sekepal kebahagiaan akan terengkuh di genggam, meski itu hanya dapat mengisi hari-hari hidup mereka di penghujung usia senja yang sebentar lagi akan terbenam pergi bersama derap langkah sang waktu sombong. Semoga!

Dan, pantas pula dipertanyakan, masih adakah kasih di hati para pemimpin negeri ini melihat ibu-ibu dab bapak-bapak yang kian renta ini terus mencari jawaban dari tanya yang kian lama terbenam dalam lautan kesemena-menaan itu?

Audiens Ketua Umum Ex-Heiho Indonesia dan beberapa Pengurus Ex-Heiho dari daerah dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pertemuan pada tanggal 1 Juni 2014 di Jepang dalam upaya memperjuangkan hak-hak para Jugun Ianfu dan para Ex-Heiho Indonesia, yang dihadiri Ketua Umum Ex-Heiho Indonesia, disertai beberapa Jugun Ianfu Indonesia.

Ketua Umum Ex-Heiho Indonesia, Muhammad Darmawi beserta seorang ibu yang adalah Jugun Ianfu Indonesia asal Kota Makasar saat menghadiri pertemuan di Jepang pada tanggal 1 Juni 2014 silam.

Comments

comments

Loading...