Edriana, SH, MA: Di Legislatif Ada Kewenangan Buka Akses Ekonomi Perempuan

BAGIKAN
Ada pendapat yang mengatakan bahwa calon perempuan yang maju dalam pemilu legislatif hanya sebagai pelengkap. Seperti diungkap Edriana, SH, MA, Direktur Program Women Research Institute (WRI).
Loading...

Edriana, SH, MA, Direktur WRI, calon legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Sumbar 1 (Padang), majunya dia ke pemilihan legislatif, salah satunya, ingin membuktikan bahwa hal itu keliru.

Angka keterpilihan calon perempuan di lembaga pengambil keputusan juga sangat rendah. Ia menyebut, nama-nama perempuan dari daerah Sumbar yang duduk dari hasil pemilu lalu di senayan hanya dua orang, yakni Betti Passadiqoe di DPR RI dan Emma Yohanna di DPD RI.

“Ini yang menjadi tantangan bagi saya untuk maju, kata Edriana. “Ingin keberadaan Bundo Kanduang di Senayan tidak terputus,” ujarnya.

Bagi Edriana sistem juga menjadi salah satu persoalan. Katanya, sistem yang ada sekarang tidak terlalu menguntungkan kaum perempuan. “Lihat, jarang sekali perempuan ditempatkan dalam nomor urut puncak dalam daftar calon,” tambahnya. Ia menyebut ini merupakan persoalan yang serius.

Direktur WRI ini menyorot komposisi gender yang diumumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sumatera Barat. “Seharusnya di sini diberikan peluang lebih besar pada calon perempuan di Pemilu Legislatif 2019,” katanya.

Ia memaparkan jumlah pemilih perempuan di Sumatera Barat yang sekitar 1.766.827 orang, dari jumlah itu jika dikomparasi dengan jumlah pemilih laki-laki terdapat kelebihan 56.543 orang

“Ini artinya apa? Ini seharusnya merupakan potensi potensi bagi caleg perempuan sendiri,” katanya lagi, seperti diungkap ke media.

Dan mestinya komposisi caleg perempuan 30 persen dari caleg yang terdaftar menurutnya sudah cukup bagi perempuan menjadi ruang meraih kursi lembaga legislatif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Dalam penelitian yang dilakukan WRI dari beberapa pemilu legislatif, ditemukan bahwa porsi yang menguntungkan tersebut tidak bisa mereka konversi menjadi perolehan suara. Padahal itu merupakan beberapa keuntungan.

Angka yang diungkap WRI, hanya berhasil mengkonversinya menjadi perolehan kursi di legislatif sekitar 18 persen. “Ini masih angka yang minim untuk keterwakilan perempuan. Padahal pula, perempuan punya keunggulan dalam berinteraksi sosial dibandingkan dengan laki-laki,” terangnya.

Kalau dilihat di lembaga legislatif Sumatera Barat, angka tersebut mengerucut lagi menjadi hanya sekitar 5,96 persen hasil pemilu 2004. Naik masing-masing menjadi 7,38 pada pemilu 2009 dan 2014.

Dari data yang diungkap Edriana terlihat perempuan belum memiliki kepercayaan masyarakat untuk duduk di lembaga legislatif.

“Bahkan oleh pemilih perempuan sendiri!” tegasnya.

Padahal Edriana menyebutkan aspirasi kaum hawa di jalur legislatif perjuangannya akan lebih tertampung apabila perwakilannya di legislatif meningkat.

Persoalan yang disorot Edriana yang menyebabkan lemahnya persaingan perempuan menuju kursi legislatif masalah kapital dan sharing waktu.

Perempuan identik dengan rumah tangga. “Sehingga mereka memiliki waktu yang lebih sedikit dalam berjuang,” katanya. Bagi perempuan zaman sekarang, dengan majunya zaman, hal itu bukan tidak mungkin untuk dikelola dengan baik.

Perempuan Indonesia perlu menjadi ini sebagai pekerjaan rumah. Sehingga tujuan menempatkan lebih banyak wakil di lembaga legislatif bermuara pada akomodasi aspirasi untuk diwujudkan dalam berbagai aturan dan bahkan juga undang-undang.

Edriana menjadikan hasil penelitiannya tersebut sebagai faktor pendorong ikut maju menambah kuota perempuan dalam daftar perempuan yang maju dalam pemilihan legislatif 2019. Ia maju dengan Partai Gerindra.

Lembaganya, WRI, hadir untuk menyikapi peran perempuan Indonesia yang minim dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan, termasuk lembaga legislatif.

Dengan kelebihan yang dimiliki perempuan dalam berinteraksi sosial, ia menyebut angka pemilih sesuai data Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPT di Sumbar pada Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 berjumlah 3.477.311 orang terbagi atas pemilih laki-laki 1.710.484 orang dan pemilih perempuan 1.766.827 orang.


Logikanya, pemilih perempuan yang lebih banyak 56.543 orang dari pada pemilih laki-laki di daerah ini, dapat dapat berdampak positif bagi perempuan untuk mendapatkan kursi lebih banyak.

Edriana mengatakan selalu terjadi peningkatan jumlah perempuan yang berhasil duduk di lembaga legislatif. Kenaikannya signifikan. Dan aturan 30 persen perempuan pada Pemilu 2019 merupakan optimisme pula untuk bisa meningkatkan keterpilihan.

Sekarang, katanya, perempuan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dalam berpolitik. “Sudah tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kita bisa melihat kinerja perempuan setelah dia duduk di parlemen, banyak yang lebih bisa dipercaya,” terangnya.

Edriana telah menghabiskan 30 tahun sebagai aktivis perempuan. Ini yang dia jadikan modal dalam ‘berjuang’, lalu memutuskan maju bersama Partai Gerindra.

Ini keputusan yang sudah matang bagi Edriana. Perjuangannya dengan pertimbangan yang paling besar, yakni memperjuangkan kesejahteraan perempuan.

Selain dari masalah sharing waktu, dia menyebut akses ke ekonomi atau modal adalah masalah kedua yang menyebabkan minimnya masalah keterwakilan perempuan, kata mahasiswa program doktoral Universitas Indonesia ini.

Ini yang dia sebut perempuan memiliki masalah lebih kompleks dan menjadi tanggung jawab bagi anggota DPR yang perempuan juga. “Dengan menggunakan kepekaan itu bisa menolong sesama kaum perempuan,” ungkapnya.

Sekarang dia merasa optimistis bahwa peran perempuan akan semakin baik di DPR pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di parlemen wajib diwujudkan.

Berbentur dengan persoalan keteraksesan pada ekonomi bagi kaum perempuan, Edriana menceritakan pengalamannya ketika mengerjakan salah satu proyek di Solok Selatan.

“Saya menjalankan program pembuatan olahan coklat dan buah pala, di sana mengajari perempuan untuk memperoleh nilai guna,” katanya.

“Dua tahun kemudian saya datang lagi ke sana dan program tersebut tidak berhasil,” ungkapnya. Disebabkan mereka tidak memiliki akses modal untuk mengembangkannya.

Untuk hal-hal seperti inilah Edriana inginkan masuknya peran pemerintah. Persoalan-persoalan seperti ini membuat Edriana maju menjadi calon anggota legislatif.

“Duduk di lembaga legislatif, saya akan memiliki kewenangan untuk membuka sumbat akses ekonomi kaum perempuan,” ujarnya.

Edriana menekankan, hal itu yang tidak bisa dia dapatkan ketika menjadi aktivis.(*)

Comments

comments

Loading...
loading...