Jokowi Menolak Komentari Isyu Suap atas Kapolri Tito Karnavian

BAGIKAN
Loading...

Isyu Kapolri Jenderal Tito Karnavian paling banyak terima suap kasus Patrialis Akbar, Presiden Joko Widodo menolak memberikan komentar pada rumor tersebut.

Presiden Jokowi menegaskan, ranah hukum sepenuhnya menjadi wewenang aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden mengatakan tidak mau ikut campur.

“Wilayahnya KPK, wilayahnya hukum, saya tidak mau ikut campur, tidak mau intervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” kata Jokowi setelah membuka Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Indonesia di Jakarta pada Rabu, (10/102018).

Jokowi meminta hal itu tidak perlu mendapat tanggapan berlebihan, masih sebatas rumor atau dugaan.

Dia meminta sepenuhnya dugaan itu diserahkan kepada KPK. Dia membantah berita pertemuannya dengan Tito Karnavian kemarin di Istana Bogor. “Biaya seorang presiden memanggil salah satu aparat pembantunya,” kata Jokowi.

Salah satu petinggi Polri disebut menerima aliran dana suap dari Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman, dugaan adanya aliran dana tersebut diungkap platform digital Indonesialeaks.

Dalam laporannya Indonesialeaks, menyebut petinggi Polri menerima kucuran dana dari Basuki, terpidana kasus suap hakim konstitusi Patrialis Akbar pada pada Januari 2017.

Media-media nasional yang tergabung dalam Indonesialeaks mempublish investigasi kasus korupsi yang diduga melibatkan banyak petinggi penegak hukum. Hasil investigasi tersebut mencium indikasi adanya permainan untuk menutupi rekam jejak kasus.

Kapolri Tito Karnavian menjadi salah satu yang disoroti. Dokumen Indonesialeaks menyebutkan Tito paling banyak mendapat uang Basuki, ketika menjabat kepala Polda Metro Jaya dan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016 termasuk setelah menjadi Kapolri. (*)

Comments

comments

Loading...
loading...