Zumi Zola: Saya mendapat Tekanan dari Anggota DPRD dan Tim Sukses

Gubernur Jambi non aktif, Zumi Zola telah mengakui bersalah kepada majelis hakim, menerima uang dari kontraktor dan menyerahkannya kepada anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai uang ‘ketok palu’. Hal itu diakui Zumi ketika memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/10/2018).

Uang ketok palu itu diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Agar uang ketok palu itu terpenuhi Zumi memberi tugas orang kepercayaanya mengumpulkan uang dari para kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Jambi.

Zumi juga menyampaikan kepada majelis hakim, bahwa semua penerimaan dan pemberian uang dari para kontraktor tersebut atas persetujuan dirinya. Hal ini diakui Zumi terpaksa dilakukan untuk memenuhi keinginan pimpinan DPRD beserta para anggotanya.

Zumi Zola juga mengaku tidak hanya mendapat tekanan dari anggota DPRD Jambi saja, tekanan juga datang dari mantan anggota tim sukses yang mendampinginya saat pemilihan kepala daerah.

“Mereka (timses) tidak terima. Saya banyak dihujat, didemo, tidak tahu terima kasih. Tapi saya anggap itu risiko saya,” kata Zumi kepada majelis hakim.

Setelah Zumi memenangkan pemilihan gubernur, banyak anggota timsesnya yang meminta diberikan proyek karena banyak anggota tim suksesnya merupakan kontraktor. Permintaan itu disampaikan kepada Zumi melalui orang kepercayaannya, Apif Firmansyah.

“Karena desakan dari tim sukses semakin kuat, sampai saya buat pernyataan saya jadi gubernur bukan karena timses,” punkas Zumi.

BACA JUGA:  Anak Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK

Pada kasus ini, Zumi Zola didakwa menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi. Zumi diduga menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,5 miliar. Pemberian suap tersebut diduga agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

Termasuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018. Adapun, uang yang diberikan diduga berasal dari kontraktor atau rekanan di Dinas PUPR Jambi.

Comments

comments

Loading...
loading...