Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Akhirnya Jadi Tersangka

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi PAN ini diduga menerima gratifikasi senilai Rp 3,6 miliar terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen pada APBN 2016.

Taufik Kurniawan diduga menerima fee lima persen dari pengurusan proyek DAK yang bernilai Rp 100 miliar tersebut.”Diduga TK menerima Rp 3,6 miliar,” ujar Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Basaria mengatakan, Taufik Kurniawan merupakan tersangka yang melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2011.

Taufik menerima suap dari Muhamad Yahya Fuad sebagai Bupati Kebumen Periode 2016-2021. Pada kasus tersebut Yahya Fuad juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyelidikan kasus inipun sudah dilakukan sejak Agustus 2018 lalu. Terkait kasus ini Taufik juga telah dimintai keterangannya pada 15 September 2018.

Pada tanggal 26 Oktober lalu Taufik juga telah dicegah bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini ditetapkan pada 14 Oktober lalu.

Basaria mengatakan, pada kasus ini KPK juga telah menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Cipto Waluyo sebagai tersangka. Cipto diduga menerima duit Rp 50 juta terkait pengesahan dan pembahasan APBD Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2015-2016 dan pokok pikiran DPRD Kebumen 2015-2016.

“Ini merupakan uang ketok palu atau uang aspirasi, apabila tidak diberikan DPRD akan mempersulit pembahasan APBD murni TA 2015. Merespons hal tersebut Pemkab Kebumen menyetujui akan memberikan uang aspirasi,” ujar Basaria.

Terbongkarnya kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2016 yang melibatkan 1 orang dari DPRD, sekretaris daerah dan 1 PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen dengan barang bukti Rp 70 juta.

Ketika dilakukan proses perkara ini KPK menemukan bukti-bukti kuat sehingga diproses 9 orang lagi dari unsur bupati Kebumen, Sekda, anggota DPRD dan swasta serta menetapkan 1 korporasi yang diduga terafiliasi dengan bupati dalam dugaan tindak pidana pencucian uang.

Cipto Waluyo disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Comments

comments

Loading...
loading...