PSI Tolak Perda Syariah untuk Menghindari Perilaku Diskriminatif

Sesuai dengan azas bernegara berdasar UUD 45 dan Pancasila, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengambil langkah untuk menolak Perda Syariah. Menurut penilaian dosen Sosilologi Universitas NU, Neng Dara Afifah penolakan terhadap Perda Syariah ini dilakukan untuk menghindari perilaku diskriminatif atas minoritas oleh peraturan di satu daerah tertentu.

“Untuk mengembalikan asas bernegara dan UUD 45 dan Pancasila, agar tidak ada dominasi atas mayoritas terhadap minoritas,” ujarnya Neng Dara Afifah, Jumat (16/11/2018).

Sikap PSI menolak penerapan Perda Syariah menurut Neng, sebagai upaya mengembalikan semangat UUD 45 dan Pancasila. Kemudian Neng mempertanyakan sikap beberapa organisasi masyarakat yang tidak menerima sikap PSI ini dan minta PSI dibubarkan.

“Loh kenapa musti dibubarkan. Aneh-aneh aja ya. Enggak boleh dong. Justru menurut saya itu baik ya kenyataanya. Cuma diterjemahkannya beda-beda sama lawan politiknya,” tandasnya.

Mantan Komisioner Komnas Perempuan itu melihat sikap penolakan terhadap Perda Syariah untuk melindungi hak-hak minoritas di suatu daerah. Penolakan Perda syariah juga untuk meminimalkan perilaku intoleransi.

“Misalkan saat terjadinya penghukuman terhadap perempuan yang di Medan itu loh, itu kan juga berbasis pada Perda kan. Jadi jangan sampai terulang kembali,” katanya.

Sementara itu, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani menilai sikap PSI menunjukkan kejelasan identitas sebagai “partai tengah’. Ray mengatakan partai-partai di posisi tengah saat ini sudah mulai kehilangan identitas.

“Saya pikir sebagai partai kelompok menengah itu, sebenarnya mereka sedang memperlihatkan wajah yang tidak sesat. PSI mencoba memberi kejelasan identitas itu, nah mereka memperjuangkan atau mendesak bahwa aturan bukan untuk agama tertentu sesuai konstitusi dan UUD. Itu yang hilang dari partai-partai selama ini di tengah,” katanya.

BACA JUGA:  AHY Bongkar Perasaannya Setelah Gagal Masuk Kabinet Jokowi

Adanya beberapa ormas yang mendesak agar PSI dibubarkan karena sikapnya, Ray memandang sikap itu tidak beralasan. Karena, tidak ada konstitusi yang dilanggar dengan sikap tersebut. Pengamat politik itu juga mengatakan, tuduhan anti Pancasila terhadap partai yang dipimpin Grace Nathalie itu sebagai sikap yang salah.

“Nah itu lah yang sembrono cara menafsirkannya. Jadi tafsir Ketuhanan Yang Maha Esa itu seolah-olah aturan itu harus berdasarkan agama tertentu, bukan. Itu menegaskan bahwa semua orang dijamin hak beragamanya, tetapi dia harus berdasarkan ya kalau hukum negara ya berdasarkan kontitusi, bukan berdasarkan agama tertentu,” ujarnya.

“Makanya Perda Syariah, Perda Injil atau perda apa lah, enggak tepat. Karena perda itu atas nama agama tertentu. Bukan atas nama kesepakatan agama-agama di Indonesia. Nah Ketuhanan Yang Maha Esa itu agama-agama yang ada di Indonesia bukan agama mayoritas, bukan,” ujar Ray.

Comments

comments

Loading...
loading...