Bupati Pakpak Bharat Sumatera Utara Ditangkap KPK

BAGIKAN
Diduga korupsi dana proyek pembangunan infrastruktur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu, bersama pejabat lainnya, Minggu (18/11/2018).
Loading...

“Benar (OTT) ada kegiatan dini hari tadi di Medan dan Jakarta. Diduga penerimaan sudah beberapa kali, nilainya ratusan juta rupiah,”ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Minggu siang (18/11/2018).

Mereka itu Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, Kepala Dinas PU, PNS dan pihak swasta. Bahwa 2 orang ditangkap di Jakarta dan 4 orang ditangkap di Medan. Kini mereka yang ditangkap di Jakarta tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Sementara 4 orang yang ditangkap di Medan akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa.

Sebelum dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Minggu (18/11/2018). Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, pernah menebar janji reformasi birokrasi di bidang SDM daerah pemekaran kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara itu.”Saya akan buat promosi jabatan terbuka (open promotion) seperti di Pemprov DKI Jakarta’, ujar Remigo Yolando Berutu.

Dia mengatakan, hal serupa bukan tidak mungkin akan dilakukannya guna mendapatkan pejabat yang kompeten, melalui penyaringan secara transparan dan menghindari terjadinya penetapan pejabat berdasarkan like and dislike yang biasanya sangat kental dengan nuansa KKN.

“Kami akan mempelajari aturan mengenai promosi jabatan tersebut untuk segera diterapkan di sini. Mungkin tidak hanya bagi Lurah dan Camat, tetapi untuk semua Eselon,” ujar Remigo kala itu di Medan, Kamis (04/04/2018) dikutif Humas Menpan RB.

Apa alasannya? “Lebih dari 80% penduduk keluarga besar saya. Sebagai Bupati, saya berkewajiban membantu rakyat Pakpak Bharat meningkatkan kesejahteraan, tetapi tidak dengan cara pilih kasih. Karena itu perlu adanya sistem yang baik, agar semua berjalan secara adil,” ujarnya.

Namun, Bupati Remigo Yolando Berutu, ternyata terjaring OTT KPK bersama Kadis PU, PNS dan swasta. Mereka semuanya 6 orang. Disita barang bukti uang ratusan juta, kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Minggu (18/11/2018).

Berapa Kekayaan Remigo ?

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses di laman acch.kpk.go.id, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pakpak Bharat itu terakhir melapor pada 9 Juni 2018.

Dalam laporan LHKPN, Remigo memiliki kekayaan senilai Rp 43,7 miliar. Kekayaan Remigo itu justru menurun ketimbang laporan LHKPN sebelumnya pada 23 Maret 2016 lalu, atau saat ia menjadi Bupati Pakpak Bharat di periode kedua 2016-2021. Dalam LHKPN pada 2016 itu, Remigo memiliki harta kekayaan senilai Rp 54,4 miliar.

Kekayaan Remigo itu didominasi kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 41,6 miliar. Ia total memiliki 18 aset berupa tanah dan bangunan. Aset tersebut tersebar di beberapa daerah yakni Jakarta Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kota Medan, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Selain itu ia memiliki harta kekayaan berupa harta bergerak lainnya Rp 505 juta, lalu surat berharga Rp 1,19 miliar, serta kas atau setara kas Rp 398 juta. Dalam laporan LHKPN, Remigo sama sekali tidak memiliki utang.

Comments

comments

Loading...
loading...