Isu Kemiskinan Kerap Dijadikan Gorengan Politik Jelang Pemilu

Tersebarnya isu kemiskinan disejumlah media yang dilontarkan oleh para politisi, baik oleh Calon Presiden maupun kelompok partai oposisi, ditanggapi oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto di sela Workshop Peningkatan Wawasan Statistik kepada Media di Sentul, Bogor, Sabtu (24/11/2018).

Suhariyanto, angkat bicara mengenai data dan angka kemiskinan Indonesia keluaran BPS yang selama ini dijadikan gorengan politik menjelang pemilihan umum (Pemilu). Ada beberapa pihak justeru meragukan data yang dikeluarkan oleh lembaga statistik negara tersebut.

Dia mengatakan, pernyataan yang sering lontarkan oleh tim dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) seharusnya berdasarkan data yang valid dan lebih menyentuh substansif. Selama ini yang sering disampaikan adalah pernyataan kosong dan menggiring opini negatif dari publik.

“Kita jelaskan berulang bahwa ketika ada capaian kita bilang capaian. Tapi ke depan saya pinginlah diskusi di sana itu didasarkan pada data yang valid dan lebih menyentuh pada substansi. Tidak pada statement yang isinya kosong tapi menggiring ke hal yang menurut saya kurang produktif,” ujarnya.

BACA JUGA: Titiek Soeharto: Sudah Saatnya Indonesia Kembali Seperti Masa Pemerintahan Soeharto

Suhariyanto menjelaskan, BPS menghitung angka kemiskinan sejak tahun 1976. Metodologinya pun tidak berubah dan mengacu pada arahan Internasional. “Tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga Thailand dan Vietnam. Semua mengacu pada kebutuhan dasar,” katanya.

Menjelang tahun politik, menjadi hal yang wajar berbagai data dipandang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, Suhariyanto memastikan bahwa BPS tetap independen dan tidak memihak ke salah satu paslon.

BACA JUGA:  Jelang Pilwakot Medan 2020, Nama Maruli Siahaan jadi Kandidat Terkuat

“Yang jadi goreng-gorengan itu garis kemiskinan yang sekitar 380. Itu kan per kapita. Tapi kalau menghitung garis kemiskinan dikali jumlah anggota rumah tangga, tinggi sebenarnya. Garis kemiskinannya DKI hampir 3 juta. Di NTT bahkan lebih tinggi dari Jogja. Ya karena tahun politik cara menyampaikannya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi BPS melihatnya tetap objektif,” pungkasnya.

BACA JUGA:
Manohara Siap Bersaing Menghadapi Ahmad Dhani di Dapil 1 Jawa Timur
Nama Anggota DPR yang Malas Hadir Paripurna Perlu Dipublikasikan
Kepala Daerah Korupsi Disebabkan Tingginya Biaya Politik
Prabowo Sebut 55 Persen Warga Indonesia Buta Huruf

BACA JUGA

Comments

comments

Loading...
loading...