PKS Menang Pajak Sepeda Motorpun Hilang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mempublikasikan janji politiknya akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup apabila menang pada Pemilu 2019 yang akan datang.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alyuddin menegaskan, sikap yang diambil PKS ini merupakan bentuk keberpihakannya terhadap rakyat. “Iya PKS menjanjikan jika mendapat dukungan rakyat, kami akan menghapus pajak sepeda motor roda dua yang merupakan wujud keberpihakan PKS kepada rakyat, karena motor sudah menjadi alat produksi di desa maupun di kota,” ujar Suhud, Senin (26/11/2018).

Menurut Suhud, selama ini pemotongan pajak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya seperti tax amnesty dan lain-lain. Untuk itu PKS mengambil sikap agar rakyat kecil ikut menikmati penghapusan pajak. “Harusnya pemerintah daerah tidak membebankan kepada rakyat kecil,” kata Suhud.

BACA JUGA: Ray Rangkuti: PAN dan PKS Lebih Memilih Fokus Pileg Ketimbang Pilpres

Suhud memprediksi jumlah kendaraan tidak akan naik apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak ini resmi berlaku.”Kenaikan jumlah kendaraan bukan karena penghapusan pajak, tetapi justru lebih besar disebabkan DP nol persen untuk pembelian sepeda motor,” ujarnya.

Pengurangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mungkin terjadi karena imbas penghapusan pajak sepeda motor ini diyakini Suhud tidak terlalu signifikan. Semuanya bisa ditutup dari pendapatan daerah.

Fahri Kritisi Janji PKS

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung mengkritisi janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup jika menang pemilu. Fahri mengatakan terkait hal tersebut PKS tidak melakukan kajian.

BACA JUGA:  AHY Bongkar Perasaannya Setelah Gagal Masuk Kabinet Jokowi

“Ini juga nggak ada risetnya ini. Kita itu justru kalau peradaban kita mau lebih maju mengurangi motor,” kata Fahri, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Menurut Fahri, sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang paling rentan terhadap kecelakaan. Kebiasaan berkendara di Indonesia menurut Fahri berbeda dengan kebiasaan berkendara di luar negeri.

Fahri pun mempertanyakan alasan PKS menjanjikan hal tersebut. Jika hanya ingin mencari popularitas, Fahri beranggapan seharusnya politik memberikan perlindungan. Begitu juga dengan janji pemberlakukan SIM sepeda motor.

“Tidak boleh begitu cara melihat persoalan publik,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadikan dua hal tersebut sebagai janji kampanye pada Pemilu 2019 perlu didiskusikan dengan pihak-pihak terkait.

“Perlu kajian akademis untuk mengubah suatu produk hukum, dan pengkajian secara komprehensif oleh stakeholders terkait,” ujar Dedi, Jumat (23/11/2018) lalu.

BACA JUGA:
Untuk Calon Wakil Gubernur DKI, Gerindra dan PKS Belum Sepakat
Perebutan Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, PKS Mulai Kecewa
Perebutan Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta antara PKS dan Gerindra
PKS Beri Sinyal Tidak Percaya Diri Lagi untuk Menjual Prabowo

Comments

comments

Loading...
loading...