Moeldoko Tanggapi Pernyataan Prabowo Tentang Maraknya Korupsi

Masih terjadinya korupsi di Tanah Air diakui Moeldoko. Namun Kepala Staf Kepresidenan ini menegaskan, sebagian besar korupsi terjadi di level pemerintah daerah bukan pada pemerintah pusat.

“Korupsi ada dimana sih sekarang? Korupsi ada di pemerintahan daerah, kan begitu,” ujar Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Moeldoko pun membantah apabila ada yang menuduh terjadinya korupsi di Tanah Air karena Presiden Joko Widodo dinilai lemah dalam pengawasan.

“Kalau di kementerian banyak korupsi bisa dijadikan indikator lemahnya Presiden atau ada yang salah dalam leadership. Tapi korupsi terjadi rata-rata di DPR, kabupaten, wali kota,” ujarnya.

Korupsi yang dilakukan kepala daerah atau di tingkat legislatif menurut Moeldoko tidak bisa diarahkan semua kepada Presiden Jokowi. Karena, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah bukan Presiden.

“Itu kan pemegang otoritas para kepala daerah. Jadi bukan berarti semua diurusi pusat. Ini konteksnya berbeda,” ujarnya.

BACA JUGA: Prabowo Dituduh Telah Menyakiti Umat Islam Indonesia

Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi pernyataan Prabowo bahwa saat ini Indonesia sangat butuh orang-orang cerdas dan jujur, guna membangun negara demokrasi yang sehat.

Prabowo menyampaikan hal itu dia saat menjadi pembicara dalam acara ‘The World in 2019 Gala Dinner’ yang diselenggarakan oleh majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018).

“Yang menurut saya paling mendesak, yang dibutuhkan saat ini adalah untuk membentuk sebuah tim anak bangsa yang terbaik dan paling cerdas dengan integritas tinggi, untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan anti korupsi,” ujar Prabowo.

BACA JUGA:  Delapan Orang di Kalimantan Timur Terkena OTT KPK, Terkait Suap Proyek Multi Years

Dia menyatakan, bahwa Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari kalangan pejabat negara seperti anggota dewan, menteri hingga hakim sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BACA JUGA: 
Agus Rahardjo: Kalau Kami Punya Orang, Pejabat Bisa Habis Hari Ini Juga
Tiga Dokter Spesialis Tersangkut Korupsi Pengadaan Alkes
Aset Cendana Diburu, Kantor Partai Berkarya Disita Pengadilan
Kepala Daerah Korupsi Disebabkan Tingginya Biaya Politik

Comments

comments

Loading...