Pemeriksaan Tukiman Hampir Mencapai Final

Hermantias, N, S.H Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Solok di ruang kerjanya menyampaikan bahwa Proses Pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan dana nagari oleh Tukiman mantan bendahara Nagari Sungai Janiah sudah dilaksanakan oleh Tim Khusus berdasarkan perintah H. Gusmal, SE, MM, Bupati Kabupaten Solok untuk lakukan Pemeriksaan Khusus terkait Tukiman berdasarkan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APB Nagari Sungai Janiah Tahun 2018, Kamis (31/01/2019).

Hermantias akui dan membenarkan ada indikasi penyelewengan oleh Tukiman dengan nominal yang belum bisa diungkapkan dan lebih kurang dalam dua belas hari pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Khusus menghadirkan semua unsur yang terkait dengan permasalahan tersebut, termasuk Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Bendaharawan Nagari Sungai Janiah.

(Baca : https://indeksnews.com/2019/01/20/tukiman-caleg-dpd-ri-asal-sumbar-diduga-selewengkan-dana-nagari/)

“Kita sudah laporkan hal terkait dan Bupati perintahkan untuk segera lakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat. Selama lebih kurang dua belas hari kita lakukan pemeriksaan dengan menghadirkan semua unsur terkait dan saat ini hampir final proses pemeriksaannya,”ungkap Hermantias.

“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP,- red) sudah kita sampaikan kepada Bupati, kepada yang bersangkutan dan juga pihak Nagari dan kita minta untuk segera ditindak lanjuti, yang jelas benar adanya indikasi penyelewengan dana nagari oleh Tukiman, sementara untuk nominalnya itu kan substansi. Itu merupakan kewenangan Bupati untuk menyampaikan, kita mengikuti peraturan pemerintah yang ada bahwasannya untuk LHP Inspektorat yang bersifat sangat rahasia itu hanya disampaikan kepada Bupati melalui Sekda” tegas Hermantias.

(Baca Juga : https://indeksnews.com/2019/01/22/kepala-dpmn-kab-solok-benarkan-dugaan-penyelewengan-dana-oleh-tukiman/)

“Kita juga sudah dapatkan pegangan untuk hal ini berupa surat pernyataan yang ditanda tangani sendiri oleh yang bersangkutan (Tukiman,- red) dan lainnya untuk menjadi bahan kita di Inspektorat nantinya apabila Tukiman membantah dugaan ini, dan sudah kita lampirkan juga di LHP serta kita simpan di Inspektorat,” lanjut Hermantias.

“Sebelumnya Inspektorat sudah melakukan dua kali pemanggilan terhadap saudara Tukiman guna dimintakan penjelasan lebih lanjut namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut sehingga dari situ kita bisa mengambil dugaan kesimpulan secara sepihak,” tambah Hermantias.

Pada kesempatan tersebut Hermantias juga menyampaikan bahwa Inspektorat ditugaskan untuk mengawasi Dana Desa. “Kita sudah sering sampaikan dalam rapat-rapat pemerintah, yang pertama kali kami sampaikan adalah kenapa dana desa ini ada dari Pemerintah Pusat dalam hasil penelitian dengan para ahlinya yang dulu pembangunan hanya di perkotaan, karena anehnya pembangunan berjalan namun kemiskinan masih belum turun ternyata dari hasil analisa itu pembangunan hanya di daerah perkotaan, sekarang dibalikkan pembangunan dilaksanakan mulai dari tingkat Nagari atau Desa, dengan tujuan bagaimana bisa memberdayakan sumber daya masyarakat, infrastruktur guna membangun ekonomi masyarakat sehingga angka kemiskinan bisa ditekan,” sambung Hermantias.

Ternyata secara spontan Dana Desa tersebut terus meningkat, malahan jauh melebihi dana kecamatan, malahan hampir menyamai dana SKPD, sehingga diperlukan pengawasan pengelolaannya sesuai perintah Presiden Republik Indonesia. Pengawasan itu ada tiga yang diperintahkan yakni kepada Kapolri dan Jajaran, Kejaksaan Agung dan Pegawai Negeri dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Daerah.

Hermantias mengatakan kita berharap dana desa ini harus sesuai dengan tujuan, makanya kita kawal terus malahan empat kali setahun kita review kualitas belanja untuk kita laporkan nanti kepada Presiden.

“Inspektorat Daerah Kabupaten Solok membuka Klinik Pengawasan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi terkait pengawasan dana desa/nagari kita bisa memanfaatkan Klinik Pengawasan tersebut.” pungkas Hermantias.

Comments

comments

Loading...
loading...