Benarkah Prabowo Terlibat Skandal Panama Papers untuk Hindari Pajak ?

Terkait pernyataan Prabowo yang menyebutkan terjadinya kebocoran anggaran sebesar 25 persen di Indonesia. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily langsung menyindir Prabowo Subianto mengenai keterlibatan calon presiden nomor urut 02 ini dalam skandal Paradise Papers dan Panama Papers.

“Harus dipertanyakan, ke mana kah anggaran yang bocor itu dilarikan? Ada berbagai modus untuk menyembunyikan dana haram tersebut, salah satunya dengan menyimpannya di negara-negara yang menjanjikan tax haven atau suaka pajak,” ujar Ace dikutip dari kompas.com, Kamis (7/2/2019).

Disinggung Ace, bahwa Indonesia dengan Swiss saat ini tengah bekerjasama terkait pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset WNI hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. Kata Ace, hal inilah yang mengingatkan tentang adanya skandal Panama Papers dan Paradise Papers.

Pada dokumen tersebut tercantum nama-nama tokoh yang memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak untuk menghindari pajak. Nama Prabowo dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno justru namanya ada dalam dokumen tersebut.

“Panama Papers terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang melibatkan nama-nama besar termasuk disebut-sebut nama Sandiaga Uno,” tegas Ace.

Sementara, kata Ace Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga didalamnya disebut-sebut nama Prabowo Subianto. Modus dan motif keduanya hampir sama.

Maka telah terjadi kontradiksi dalam pidato Prabowo yang menuding kebocoran anggaran tersebut. Menurut Ace, di saat Indonesia katakan mengalami kebocoran anggaran sebesar 25 persen, Prabowo dan Sandiaga justru diduga menghindari pajak dengan menyimpan asetnya di negara suaka pajak.

Prabowo dan Sandiaga kata politisi Partai Golkar ini memang belum tentu melakukan tindak pidana perpajakan. Atau, keduanya sudah mengikuti program tax amnesty pemerintah. Akan tetapi, secara moral, Ace menilai orang yang berbuat seperti itu tidak layak untuk menjadi pemimpin.

Pemimpin itu kata Ace, harus menjadi role-model dalam penegakan hukum di Indonesia termasuk soal perpajakan. Apalagi sampai saat ini Indonesia masih sangat bertumpu pada penerimaan pajak.

“Dengan disebutnya nama Prabowo-Sandi pada dua dokumen tersebut, layakkah keduanya menjadi presiden dan wakil presiden? Apakah memang keduanya memiliki legitimasi moral dalam mengelola Indonesia yang sekarang sumber pendapatan negaranya bertumpu pada perpajakan?” tegas Ace.

Prabowo, sebelumnya telah menyampaikan pidato dalam acara HUT ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, dengan menyebut kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada mark up proyek.

Kata Prabowo, bocoran anggaran itu dipicu oleh perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan. Pada tahun 2018, penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Sementara dihitung dari total realisasi belanja negara di APBN 2018 Rp 2.202,2 triliun atau 99,2.persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,7 persen dari tahun sebelumnya. Bila anggaran belanja negara bocor 25 persen, maka angkanya lebih dari Rp 500 triliun.

Sumber: kompas.com

Comments

comments

Loading...
loading...