Amien Rais Lempar Boomerang, Rugikan Prabowo-Sandiaga Uno

Ancaman yang dilontarkan tokoh reformasi Amien Rais kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Tenaga Ahli Bidang Hukum Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Ratna Dasahasta, justru bisa merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ratna mengatakan, keinginan Amien Rais untuk mengaudit sistem teknologi informasi (IT) yang digunakan KPU, seolah mantan Ketua MPR itu telah melempar boomerang. Amien pun sempat melontarkan ancaman, bahwa paslon capres-cawapres nomor urut 2 akan mundur dari pencalonan apabila tuntutannya itu diabaikan.

“Amien Rais mengancam, paslon 02 akan mundur dari Pemilu apabila terjadi kecurangan. Ini yang disebut ‘melempar bumerang’. Entah lupa atau mengabaikan hukum, rupanya Amien Rais tidak memedulikan keberadaan UU No 7/2017 tentang Pemilu,” kata Ratna dikutip dari Merdeka.com, Sabtu (2/3/2019).

Secara jelas UU No 7 Tahun 2017 telah mengatur aturan main jika ada pasangan calon mengundurkan diri. Aturan tersebut tidak main-main. Pasal 552 ayat 1 jo Pasal 236 ayat 2 UU Pemilu mengatakan bahwa, setiap capres dan cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta pilpres sampai dengan pemungutan suara putaran pertama akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 50 milyar.

“Pada awal penetapan pasangan calon oleh KPU, setiap pasangan calon wajib menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. Surat pernyataan ini yang mendasari mengapa pasangan calon bisa dipidana,” kata Ratna.

“Wajar jika masyarakat mempertanyakan. Apakah Amien Rais melempar ancaman itu karena lupa atau memang sengaja? Dengan mengancam KPU, Amien ternyata mengorbankan Prabowo dan Sandiaga Uno,” tegasnya.

Ratna juga menuturkan, audit sistem IT KPU tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ada mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan untuk melakukan audit, baik itu audit IT maupun audit keuangan.

“Jikalau tim paslon 02 diperbolehkan mengaudit IT KPU, tentu Tim dari paslon 01 pun berhak melakukan hal yang sama. Lalu, bagaimana jika hasil auditnya berbeda? Untuk itu, audit apapun harus dilakukan oleh auditor yang tersertifikasi dan ditunjuk KPU. Bukan sembarang orang bisa melakukan audit seenaknya,” pungkasnya.

Amien Rais sebelumnya bersama FUI menggelar aksi damai di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 1 Maret 2019. Amien Rais menuntut agar KPU sebagai penyelenggara pemilu bersikap jujur, adil, dan transparan.

Amien mengaku telah melihat indikasi kecurangan yang terjadi pada rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019 sejak enam bulan lalu. Dia juga menyampaikan keinginannya untuk mengaudit forensik sistem IT KPU.

Sumber: merdeka.com

Comments

comments

Loading...
loading...