Wahidin Halim: Apapun Akan Saya Bongkar Jika Memang Terindikasi Korupsi

Komitmen Gubernur Banten, Wahidin Halim tentang dirinya tidak akan setengah-setengah dalam pemberantasan korupsi di Pemerintah Provinsi Banten ditegaskannya usai rapat dengan beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), di Rumah Dinas Gubernur Banten, di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang.

“Apapun akan saya bongkar jika memang terindikasi korupsi,” ujar gubernur, Selasa (9/4/2019).

Wahidin pun meminta masyarakat tidak usah gaduh dan terjebak oleh isu-isu murahan sehingga nantinya akan gagal paham. “Jangan terpancing isu, Nanti juga akan saya buka jika prosesnya telah selesai,” tegasnya.

Kata Wahidin, masyarakat jangan terjebak isu yang bisa membuat gaduh sehingga berkomentar di media sosial sesuai dengan persepsinya masing-masing, karena hal-hal begini dapat mengganggu pelaksanaan program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemprov Banten.

“Bertabbayun saja, demikian juga untuk para aparatur di Pemprov agar turut menjelaskan. Salah satu ciri aparatur yang benar itu berani menjelaskan dengan gamblang,” tambahnya.

Hal ini dinyatakan Wahidin, menjawab pernyataan sebelumnya terkait ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH), ia menjelaskan jika 17 orang tersebut didasarkan pada LHP BPK RI Tahun 2012-2015 soal kerugian yang harus disetorkan ke kas daerah Pemprov Banten.

Ini juga berkaitan dengan berbagai kasus di tahun tersebut antara lain pengadaan barang, lahan tanah, pengerjaan bangunan kantor dan konstruksi, pembangunan jalan, drainase, hingga urusan dana hibah serta bantuan sosial dengan total kerugian negara sebesar Rp70,403 miliar.

Dengan berbagai putusan pengadilan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Dan PTDH kepada para ASN tersebut secara berurut telah dikeluarkan SK Pemberhentian sejak 2014 hingga yang terakhir pada bulan November 2018.

“Begitu juga dengan berbagai kerugian daerah melalui Ganti Rugi (TPTGR) kegiatan belanja promosi dan publikasi Setwan tahun 2015 yang belum selesai, yang saat ini masih dalam proses, juga di Dinas Pendidikan yang saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh BPKP,” ujarnya.

Wahidin pun menyatakan sikapnya berkaitan dengan ASN yang berkampanye. “Tunggu hasil sidang pleno Bawaslu. Jika terbukti, sanksinya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik yang berkaitan UU Pemilu maupun UU ASN,” pungkas mantan Walikota Tangerang dua periode ini.

Comments

comments

Loading...
loading...