7 Hari Menjelang Pemilu Polri Ingatkan Penyebar Hoaks Bisa Kena Ancaman Penjara 10 Tahun

Berita bohong atau hoaks terus bertebaran di ruang siber tujuh hari menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, hal ini bisa menjadi ancaman bagi kamtibmas. Kasus yang kini tengah viral beredar melalui Whatsapp maupun facebook adalah berita tentang hasil penghitungan Pilpres 2019 pada TPS di luar negeri.

Seperti dinyatakan oleh Komisioner KPU, Viryan Azis bahwa memang ada pemilihan umum awal bagi pemilih yang berdomisili di luar negeri, namun penghitungan suaranya baru akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang, sehingga berita yang kini beredar adalah berita yang tidak benar.

Berita-berita yang muncul dan cukup meresahkan itu diperkirakan oleh Polri akan terus bermunculan, bahkan tidak tertutup kemungkinan adanya metode penyebaran berita bohong lainnya, seperti penyebaran SMS melalui peralatan broadcasting yang dapat diterima oleh siapa saja di suatu daerah tertentu.

“Seperti di kerumunan orang yang menghadiri suatu pertemuan terbuka atau kampanye, yang umumnya adalah black campaign maupun negative campaign yang menyerang individu tertentu, atau mendelegitimasi pemerintah atau KPU sebagai penyelenggara Pemilu,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (10/4/2019).

Beberapa isu negatif yang sengaja dimunculkan seperti isu KTP palsu yang tercecer, kontainer berisi surat suara tercoblos, sampai yang terakhir adalah isu tentang server KPU yang telah dikondisikan untuk memenangkan salah satu paslon, telah diungkap dan pelakunya telah ditangkap.

Maka saatnya Polri mengingatkan masyarakat, bahwa meneruskan berita atau pemberitahuan bohong dapat dikenakan sangsi pidana dengan ancaman penjara setinggi-tinggi selama sepuluh tahun. Dan apabila menyebarkan postingan yang mengandung ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), akan dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun.

“Selain ancaman berita bohong, penyelenggaraan Pemilu juga tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan siber, baik yang disengaja maupun yang terkendala akibat volume akses yang tinggi sehingga terjadi kelambatan akses data,” ungkapnya.

Brigjen Dedi mengatakan Polri siap melakukan pengamanan fisik dengan dukungan keamanan penuh bersama TNI dan menjamin masyarakat untuk tidak ragu menggunakan hak pilihnya. KPU juga telah didukung banyak stakeholder agar penyampaian hasil hitung manual yang disaksikan secara terbuka dapat diketahui hasilnya oleh masyarakat.

Comments

comments

Loading...
loading...