Metro TV Ditegur KPID DKI Jakarta Siarkan Kampanye Pilpres Tidak Berimbang

Karena diduga menyiarkan berita kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara tidak berimbang, stasiun televisi Metro TV mendapat teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan pemberian teguran tertulis ini diambil melalui rapat pleno yang dihadiri oleh tujuh komisioner KPID DKI Jakarta, Selasa (9/4/2019). Surat teguran tertulis itu telah disampaikan kepada Direktur Utama Metro TV, Rabu (10/4/2019).

Melalui siaran persnya KPID DKI Jakarta, Kamis (11/4/2019), karena hingga tanggal 9 April 2019, pemberitaan Metro TV tentang kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih belum sesuai dengan prinsip keberimbangan, keadilan dan proporsionalitas.

KPID DKI menilai, Metro TV lebih banyak memberitakan kegiatan kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01 yaitu Jokowi Widodo-KH Ma’ruf Amin. Sementara, ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut dalam kontestasi pada Pilpres 2019, yaitu pasangan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Menurut KPID DKI, secara keseluruhan persentase pemberitaan kegiatan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah 86%. Sementara pemberitaan mengenai kegiatan kampanye pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno hanya 14%. Persentase pemberitaan itu tidak jauh berbeda dengan hasil temuan KPID DKI Jakarta pada periode pemantauan dari bulan Februari-Maret 2019.

Sebelumnya, pada 11 Maret 2019, KPID Provinsi DKI Jakarta telah memanggil pihak Metro TV untuk dimintai klarifikasi terkait pemberitaan tidak berimbang dan tidak proporsionalitas mengenai kegiatan kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Pihak Metro TV yang hadir ketika itu mengakui adanya hambatan dalam menyajikan pemberitaan yang berimbang. Misalnya, Metro TV mengaku adanya resistensi atau pelarangan dari Tim Kampanye Pasangan Calon 02 terhadap crew Metro TV yang melakukan peliputan di lapangan.

Apalagi, pihak Metro TV sering ditolak jika mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 02 untuk wawancara di studio atau sebagai narasumber.

KPID Provinsi DKI Jakarta meminta agar pihak Metro TV mengubah kebijakan redaksionalnya untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang dan memberikan hak yang sama kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti Pilpres 2019.

Pihak Metro TV berjanji akan memenuhi permintaan tersebut dan berkomitmen akan menyajikan pemberitaan yang berimbang, terutama pada saat kampanye terbuka dimulai pada 24 Maret 2019. Namun, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Tim KPID Provinsi DKI Jakarta, komitmen tersebut tidak dipenuhi.

Metro TV ditegur secara tertulis sesuai dengan dasar Undang-Undang 32/2002 tentang Penyiaran. Atas sanksi teguran tertulis tersebut, KPID Provinsi DKI Jakarta minta agar Metro TV melakukan perbaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Comments

comments

Loading...
loading...