Perhelatan Pencarian Bakat Kab Sukabumi Diduga Sarat Rekayasa

Kegiatan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) dan FLS2D (Festival Lomba Seni Siswa Daerah) tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Sukabumi merupakan acara rutin tahunan sebagai upaya pencarian bakat para siswa.

Namun kegiatan tersebut dikeluhkan sebagaimana diungkapkan beberapa orang Kepala Sekolah di Sukabumi belum lama ini, Senin (08/05/2019). “Kami mengeluhkan biaya pendaftaran setiap atlit yang akan mengikuti kegiatan tersebut, padahal menurut mereka sekolahnya tidak mengikutsertakan seluruh siswa dalam ajang pencarian bakat tersebut, dan hanya beberapa orang siswa saja yang didaftarkan sebagai atlit,” terang mereka.

Untuk biaya pendaftaran para atlit dari sekolah masing-masing yang dikoordinir oleh bendahara pelaksana kegiatan atas arahan ketua K3S tingkat kecamatan, setiap sekolah dikenakan biaya pendaftaran atlit di tiap-tiap Cabang Olahraga sebesar Rp.25.000/siswa masing-masing sekolah. Sementara Saat ini jumlah total siswa sekolah dasar (SD) yang tercatat pada data Dinas P&K Kabupaten Sukabumi kurang lebih 200ribu siswa.

“Biaya tersebut dikeluhkan beberapa orang kepala sekolah yang siswanya sedikit, padahal mereka tidak mengikut sertakan seluruh siswa dalam perhelatan pencarian bakat siswa tersebut, “ujar salah satu wali murid yang enggan namanya disebutkan.

“Sangat disayangkan ajang pencarian bakat siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ini akhirnya berujung masalah bagi setiap kepsek, sebab dalam membuat laporan pengelolaan dana Bos untuk laporan biaya pendaftaran setiap atlit yang di ikut sertakan dalam perhelatan pencarian bakat diduga sarat rekayasa,” sambungnya.

Menurut informasi dari berbagai narasumber, “terkait laporan pengelolaan dana BOS untuk biaya pendaftaran kegiatan O2SN, FLS2N, dan FLS2D tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, setiap tahunnya selalu menjadi temuan tim inspektorat,” terang mereka. Namun Ketua K3S tingkat Kabupaten Drs. Agus, M.M saat dikonfirmasi via whatsapp tidak memberikan tanggapan bahkan terkesan menghindar.

Pemerhati Pendidikan di Kabupaten Sukabumi Deni Suhendar S, yang juga sebagai Kabid Investigasi pada Dewan Pimpinan Cabang BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia), saat dimintai tanggapannya memaparkan, “Permasalahan yang sama dan terjadi hingga berulang-ulang, disebabkan akibat lemahnya pengawasan dan diduga adanya pembiaran dari institusi terkait, yaitu dinas P&K yang selama ini terkesan tutup mata terkait permasalahan tersebut,”.

Deni menambahkan, agar ada efek jera kepada para kepsek, perlunya pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian (Sat Tipikor) maupun Kejaksaan dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana BOS di setiap jenjang,” imbuhnya.

“Pengawasan dari APH sangat diperlukan sehingga dalam membuat laporan pengelolaan dana BOS para kepsek akan lebih berhati-hati, dan bila masih ada kepala sekolah yang terbukti melanggar dan menyalahi aturan dalam pengelolaan dana BOS agar secepatnya diproses dan diberikan sanksi sesuai kesalahannya,” tegas Deni. (Ludy)

Comments

comments

Loading...
loading...