Ardi Mbalembout Ultimatum Prabowo Soal Buruknya Ekonomi RI Karena Presiden Sebelumnya

INDEKSNEWS.COM – Deputi Hukum Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Ardi Mbalembout mengultimatum calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Ardi mendesak Prabowo untuk mencabut pernyataannya soal buruknya ekonomi Indonesia karena kebijakan presiden RI sebelumnnya dalam waktu 1×24 jam terhitung tanggal 15 April 2019.

Ardi menyesalkan pernyataan Prabowo yang disampaikan dalam debat kelima capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta pada Sabtu (13/4/2019) lalu. Menurutnya, pernyataan Prabowo tersebut tidaklah etis dan melanggar fatsun politik.

“Mengultimatum Capres Prabowo Subianto agar dalam tempo 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal 15 April 2019, agar segera mencabut pernyataannya dalam debat capres-cawapres pada tanggal 13 April 2019, yang menilai bahwa buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini adalah karena kesalahan Presiden RI sebelumnya,” kata Ardi dalam keterangannya, Selasa (16/4/2019).

Tak etisnya pernyataan Prabowo tersebut, kata Ardy, karena semua kebijakan dan tindakan para mantan Presiden RI sudah dipertanggungjawabkan di hadapan Sidang Istimewa MPR pada setiap akhir masa jabatannya. Maka, ia menilai MPR lah yang berwenang menilai apakah presiden tersebut gagal atau berhasil menjalankan roda pemerintahannya.

“Hanya MPR-lah yang berwenang menilai kesuksesan dan kegagalan Presiden RI selama 5 tahun memimpin bangsa ini,” tegasnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa, sebagai calon Presiden RI 2019, sikap Prabowo Subianto menjadi tidak terpuji. Karena telah memberikan penilaian yang mendiskreditkan para mantan Presiden RI yang adalah para tokoh bangsa di forum debat Capres.

“Padahal, MPR telah menerima seluruh pertanggunjawaban pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan presiden-presiden itu dan itulah forumnya untuk menilai kinerja presiden,” terangnya.

“Jika dalam waktu 1×24 jam Prabowo Subianto tidak juga mencabut dan meminta maaf kepada para mantan Presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), BJ Habibie, Soeharto dan Soekarno, maka Prabowo Subianto bukan saja akan kehilangan dukungan. Tetapi juga Prabowo Subianto telah melakukan langkah blunder yang menyalahi fatsun politik dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Terlebih-lebih merusak segala capaian kerja Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk pemenangan Prabowo,” tukas Ardi.

Comments

comments

Loading...