Pernyataan Amien Rais Tentang People Power Mengancam Keberlanjutan Negara Hukum Demokratis

Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, menilai pernyataan Amien Rais tentang ‘people power’ adalah sembrono, gegabah, berpotensi membahayakan.

Menurut Bayu, sebagai tokoh politik dan pejuang reformasi Amien Rais seharusnya menghargai mekanisme mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berperan menerima pengajuan gugatan sengketa pemilu untuk pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu.

“Ini pernyataan yang sembrono, gegabah, berbahaya dan mengancam keberlanjutan negara hukum demokratis kita,” ujar Bayu ketika diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Senin (15/4/2019).

Keberadaan KPU menurut Bayu, selaku lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu ditambah keberadaan MK yang menjalankan fungsi check and balances, merupakan desain bagus untuk demokrasi dan hukum di Indonesia.

“Telah kita adopsi sejak 2001 pada saat perubahan ke-3 (Undang-Undang Dasar 1945,-red), lahir pasal 24 c ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah perselisihan hasil pemilihan umum,” tegas Bayu.

Sehingga, kata dia, akan menjadi anomali apabila Amien Rais, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua MPR RI dan orang yang berperan melahirkan perubahan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, justru mewacanakan ‘people power’ dan menganggap keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak berguna.

Hal itu disampaikan Bayu terkait pernyataan Amien Rais sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan, pihaknya akan menyiapkan aksi massa besar jika sampai muncul dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

Gertakan Amien Rais yang akan turun ke jalan mengerahkan kekuatan rakyat alias people power apabila pemilihan umum (pemilu) 2019 diliputi kecurangan telah menuai kontroversi. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari pun meminta seluruh pihak mengikuti aturan jika ingin memprotes kecurangan dalam pemilu.

Hasyim mengatakan, saat ini sudah ada lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan pemilu. Dia berharap tak ada pihak yang menggalang aksi people power untuk mempersoalkan hal tersebut.

“Kalau merasa dicurangi, lapor kepada lembaga-lembaga yang disediakan, di antaranya Bawaslu, Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasyim di Hotel Ashley, Jakarta, Jumat (5/4/2019) lalu.

Comments

comments

Loading...
loading...