Skenario WNI Tak Bisa ‘Nyoblos’ di Luar Negeri Mirip Seperti yang Terjadi di Pilkada DKI Jakarta

Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyoroti persoalan terkait penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di luar negeri seperti yang terjadi di Sydney, Australia, Malaysia, Belanda dan Jepang.

Karyono mengatakan, keluhan warga negara Indonesia (WNI) disejumlah negera itu yang tidak bisa ‘nyoblos’ perlu mendapat perhatian khusus. Karyono menduga ada upaya penyelenggara pemilu tidak netral dan tidak siapnya KPU dalam mengatasi membludaknya pemilih di luar negeri.

“Catatan analisis jangan-jangan memang ada keterlibatan dari penyelenggara Pemilu untuk secara sengaja berpihak kepada paslon tertentu,” ujar Karyono Wibowo, Senin (15/4/2019).

Karyono mencoba melakukan Analisa melalui Pemilihan Presiden di luar negeri pada tahun 2014. Pada saat itu di Belanda dan Hongkong dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK). Dan, pada Pilpres 2019 ini, pemilih di Hongkong meningkat sebanyak 50 persen. Apalagi negera-negara yang mengalami masalah itu merupakan basis suara Jokowi.

“Dalam konteks ini ada bukan kesalahan biasa yang disengaja tapi ada desain yang secara sistematis dari jauh hari menyiapkan strategi untuk memenangkan calon tertentu,” ujar Karyono.

“Di daerah-daerah yang merupakan basis pasangan capres tertentu maka yang bisa dilakukan dari kompetitornya adalah mengurangi jumlah pemilih dan mengurangi jumlah pemilih untuk menggunakan hak pilihnya seperti yang terjadi di Belanda itu bisa saja juga terjadi bagian dari skenario,” tegasnya.

Karyono memberi contoh bagaimana ada upaya pengkondisian untuk meraih hasil maksimal perolehan suara biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya membuat kondisi dimana masyarakat tidak bisa mengunakan hak pilihnya. Caranya, dengan mengurangi DPT-nya.

Dan itu menurut Karyono, juga pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta dimana basis pemilih loyal Basuki Tjahja Purnama (BTP) di kawasan Kelapa Gading tidak bisa mencoblos lantaran surat suara habis.

“Kemudian juga dibuat skenario dimana masyarakat nantinya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Yang terjadi di luar negeri hampir mirip yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Itu taktik untuk mengurangi jumlah suara kompetitornya,” pungkas Karyono.

Comments

comments

Loading...
loading...