Partai Demokrat Mulai Tak Sejalan dengan Prabowo Subianto

Demokrat sangat tidak nyaman dengan klaim sepihak Prabowo-Sandiaga Uno memenangi Pilpres 2019. Apakah ini pertanda Partai Demokrat mulai tak sejalan dengan Prabowo Subianto?

“Kalau kemudian ada klaim kemenangan disampaikan oleh salah satu pasangan, nah itu tidak sejalan dengan aturan yang menjadi pegangan kita bersama,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, dikutip dari Medcom.id, Jumat (19/4/2019).

Amir menegaskan klaim kemenangan itu bertentangan dengan konstitusi sebelum pernyataan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Amir, apabila dibiarkan, tindakan seperti itu sangat berpotensi memunculkan masalah serius bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

“Kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi terus bergulir itu berpotensi menimbulkan sesuatu yang membahayakan,” ujar Amir.

Hasil real count yang dirilis oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak dipercayai oleh Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Karena Amir mengatakan, Demokrat konsisten menunggu hasil pennghitungan resmi KPU pada 22 Mei 2019, sesuai undang-undang.

“Tetap dong sudah konsensus undang-undang (UU) kita patuhi bersama. UU itu konsensus kita kan, untuk kita patuhi bersama ya,” ujar Amir.

Namun, Demokrat belum mengambil langkah ekstrem terkait ketidak nyamanan mereka terkait hasil Quick Count tersebut. Mereka masih menahan diri tak keluar dari BPN. “Belum ada pernyataan resmi kalau kita menarik diri,” tegas Amir.

Amir mengatakan, Demokrat hanya menarik kadernya ke markas Demokrasi di Wisma Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat. Mereka membahas instruksi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BACA JUGA:  Lima Paslon Ini Akan Bertarung di Pilwalkot Binjai

Langkah itu diambil Demokrat guna mengantisipasi hal-hal inkonstitusional yang berpotensi dilakukan BPN. Potensi itu diakui Amir sudah terlihat. Sesuai dengan arahan SBY kepada kader melalui surat edaran. Salah satunya agar politikus Demokrat tidak mengikuti kegiatan inkonstitusional.

SBY memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku. Kader diminta oleh SBY untu tetap konsisten menjaga kebijakan pimpinan Partai Demokrat.

Melalui surat edaran itu, SBY juga menyebut ada ketegangan yang muncul dan membahayakan dunia politik maupun keamanan Indonesia. SBY juga meminta kader segera melapor bila terjadi kegentingan dan situasi mengarah konflik.

Surat tersebut ditembuskan ke Waketum Demokrat Syarief Hasan dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono. Di bagian akhir surat, SBY memerintahkan kader Demokrat di BPN balik kanan untuk berkonsolidasi.

Sumber: Medcom.id

BACA JUGA

Comments

comments

Loading...
loading...