Penyebar Hoaks ‘Polisi Hendak Bobol Kotak Suara Dihadang FPI dan Relawan 02’ Diringkus Polisi

Pelaku penyebar hoaks melalui media sosial yang terjadi paska pencoblosan surat suara 17 April 2019, satu-persatu diringkus polisi. Pemilik akun media sosial Dany M Ramdany yang telah menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang anggota Polri memaksa bobol kotak suara Pemilu 2019 dihadang oleh ormas Front Pembela Islam (FPI).

Pada akun Facebook tersebut, pelaku mengunggah video yang menggambarkan kondisi pengamanan di sebuah tempat. Pada video tersebut dituliskan keterangan ‘Terjadi di Indihiang dan Cipedes Tasikmalaya Jawa Barat polisi memaksa ingin membuka kotak suara dihadang oleh FPI, Babinsa dan relawan 02’.

“Semua itu tidak benar. Video itu adanya di salah satu PPK atau gudang PPK di situ (Cipedes Tasikmalaya). Memang diamankan oleh TNI, Polri, Linmas dan dari penyelenggara, kemudian ada ormas yang menginginkan masuk ke area pengamanan, tentu kita cegah. Namun sebaliknya, di situ dikatakan justru mereka yang mencegah aparat,” ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jabar, dikutip dari detik.com, Selasa (23/4/2019).

Polisi kemudian mendapat laporan terkait unggahan tersebut yang sebelumnya sempat viral. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap pelaku bernama sama dengan akun medsosnya di kawasan Jakarta, Senin (22/4/2019).

Pelaku mengaku iseng mengunggah video tersebut. Video itu diperolehnya dari akun lain yang sudah lebih dahulu mengunggah di medsos. “Tidak ada motif apa-apa. Saya menyebarkan doang. Dapat dari Instagram, lalu saya sebarkan di Facebook,” ujar Dany.

Pelaku yang mengaku tergabung sebagai relawan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Saya ikut relawan Koppasandi pemenangan Prabowo-Sandi 02 daerah Ciamis,” ujar Dany.

BACA JUGA:  Bacok Istrinya Hingga Tewas, Sang Suami Diduga Melarikan Diri Masuk Hutan

Terkait kasus hoaks tersebut, Deny dijerat Pasal 45 a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara.

BACA JUGA

Comments

comments

Loading...
loading...