KPK Tetapkan Bupati Bengkalis Sebagai Tersangka Kasus Suap

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning, Bengkalis. Amril juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.

“Tersangka AMU (Amril Mukminin), sebagai Bupati Bengkalis diduga telah menerima suap atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan terkait proyek tahun jamak Jalan Duri-Sei Pakning,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pada acara konferensi pers di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan Kamis, (16/5/2019).

Kata Laode, Amril diduga telah menerima Rp 2,5 Miliar sebelum ia menjabat sebagai Bupati Bengkalis. Uang tersebut diduga digunakan untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning tahun 2017-2019.

Kemudian Amril kembali menerima uang dari pihak PT CGA sebesar Rp 3,1 Miliar ketika menjabat Bupati Bengkalis. Uang yang awalnya berbentuk dollar Singapura tersebut diberikan oleh pihak PT CGA kepada Amril dalam rentang waktu Juni dan Juli 2017.

Amril diduga telah terima uang sebesar Rp5,6 Miliar baik sebelum atau saat menjabat Bupati Bengkalis. Uang itu disinyalir berasal dari PT CGA untuk memuluskan proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning multi years.

Proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning merupakan salah satu bagian dari enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp 537,33 Miliar.

Awalnya, proyek jalan ini sempat dimenangkan oleh PT Citra Gading Asritama (CGA). Namun kemudian Dinas PU Bengkalis membatalkan proyek tersebut karena PT CGA diisukan masuk dalam daftar hitam Bank Dunia.

BACA JUGA:  Refleksi 74 Tahun Indonesia Merdeka, dalam Memberantas Narkotika.

PT CGA menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung. Di pengadilan, MA mengabulkan gugatan PT CGA terhadap Dinas PU Bengkalis. PT CGA berhak melanjutkan kembali untuk menggarap proyek tersebut. Namun atas perbuatannya, Amril disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

BACA JUGA

Comments

comments

Loading...
loading...