KPU: Ma’ruf Amin Bukanlah Pejabat BUMN ataupun BUMD

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa calon wakil presiden nomor urut 02 Ma’ruf Amin sekalipun masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Mandiri Syariah namun tetap dinyatakan oleh KPU lolos verifikasi sebagai cawapres.

Karena Ma’ruf Amin kedudukannya bukan sebagai pejabat maupun karyawan pada dua bank tersebut. Kedua Bank itu juga tidak termasuk BUMN atau BUMD. “Apakah lembaga keuangan yang disebut-sebut itu adalah BUMN atau tidak? Itu yang paling penting,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

“Kalau KPU berdasarkan verifikasi meyakini bahwa lembaga itu bukan BUMN, sehingga kemudian calon wakil presiden Pak Kiai Ma’ruf Amin dinyatakan tetap memenuhi syarat,” tambahnya.

KPU menyampaikan hal tersebut terkait pernyataan Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto yang menyebut bahwa nama Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BUMN sehingga seharusnya Ma’ruf tak lolos verifikasi.

Hasyim menegaskan, apa yang diyakini oleh pihaknya bukan muncul begitu saja. Pada tahap pendaftaran dan verifikasi, KPU mengklarifikasi dan memeriksa dokumen-dokumen persyaratan calon. KPU juga melakukan klarifikasi ke lembaga-lembaga yang punya otoritas terhadap kedua bank tersebut.

KPU mendapatkan kepastian bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah anak perusahaan, bukan merupakan BUMN atau BUMD. Maka, KPU pada tahap pendaftaran calon kemudian menyatakan Ma’ruf Amin memenuhi syarat sebagai cawapres.

“Itu yang paling penting. Karena di dalam UU jelas yang dilarang, kalau nyalon yang dipersyaratkan mengundurkan diri, itu adalah pejabat atau karyawan atau pegawai BUMN atau BUMD,” kata Hasyim.

BACA JUGA:  Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte Mengundurkan Diri

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto sebelumnya menyebutkan bahwa nama Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BUMN. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 227 huruf p Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

“Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik,” kata Bambang usai menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

BACA JUGA

Comments

comments

Loading...
loading...