Yusril: Tenang Saja Tuduhan BPN Kepada Ma’ruf Amin akan Dipatahkan pada Sidang MK

Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum pribadi presiden patahan Joko Widodo berjanji akan mematahkan tuduhan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bahwa Cawapres Kiai Haji Ma’ruf Amin telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tuduhan itu akan dijawab oleh tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf secara resmi pada sidang di Mahkamah Konstitusi nantinya. “Karena tudingan ini dikemukakannya di dalam perbaikan permohonan mereka di MK, maka secara resmi ini juga akan kami jawab dalam tanggapan keterangan kami selaku pihak terkait dalam persidangan di MK,” ujar Yusril dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Yusril menegaskan bahwa TIM kuasa hukum TKN, sudah mengantongi bantahan dan argumentasi hukum yang sistematis atas tudingan tersebut. Tinggal menunggu persidangan saja untuk menyampaikan argumentasi itu. Mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu yakin tuduhan BPN akan ditolak majelis hakim konstitusi nantinya.

“Yang perlu diketahui publik sekarang adalah, argumentasi tuduhan pemohon tersebut bakal kami patahkan di sidang MK. Tenang saja,” tegas Yusril.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebelumnya menilai, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terlalu mengada-ada dalam menyampaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

Menurut TKN, cawapres Ma’ruf Amin tidak melanggar UU Pemilu seperti yang dituduhkan tim hukum Prabowo-Sandiaga. Tim Hukum Prabowo-Sandi sebelumnya mengajukan perbaikan permohon sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.

Bambang Widjojanto menyampaikan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran UU Pemilu oleh Ma’ruf Amin.

BACA JUGA:  Lima Paslon Ini Akan Bertarung di Pilwalkot Binjai

Tim Hukum BPN mempersoalkan jabatan Ma’ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Padahal sebelumnya, KPU Sebut Seluruh Paslon Sudah Penuhi Syarat Termasuk Maruf Amin Ma’ruf Amin yang kini dituding oleh BPN telah melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ketika pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Namun, kata Bambang, nama Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah itu.

BACA JUGA

Comments

comments

Loading...
loading...