Kasus OTT Terhadap Joki DPRD Kupang Berpotensi Hilang Di Polres

Ferdi Boimau (Paling Kanan)

Tragedi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum Joki yang dicurigai menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Polres Kupang, Kamis 23 Mei 2019 lalu itu jika tidak ditindak cepat oleh pihak kepolisian maka diduga kuat persoalan tersebut berpotensi hilang ditelan waktu dalam proses penanganannya.

“Ketika para joki anggota dewan terhormat ini tidak ditahan maka sangat diragukan barang bukti akan sengaja dihilangkan Polres Kupang. Jika itu terjadi maka saya meragukan profesionalitas Polres Kupang terhadap penanganan kasus Joki tersebut,” ucap salah seorang pemuda keturunan Amabi Oefeto, Ferdi Boimau kepada wartawan, Selasa (11/06/2019) di Kupang.

Pasalnya, sejak OTT joki anggota dewan terhormat kabupaten Kupang itu hingga kini belum ada reaksi penahan atau status tersangka. “Jika OTT, berarti polisi sudah punya cukup bukti permulaan yang cukup. Kenapa kemudian belum ada tersangka. Jangan pake gaya klasik bahwa masih dalam penyelidikan. Trus mau sampai kapan, ini kan status OTT, jangan terkesan diam ditangan Polres Kupang,” imbuh Advokat muda ini.

Untuk itu, Ferdi Boimau menegaskan saat para joki ditangkap, Polres Kupang seharusnya melakukan proses penyelidikan secepatnya dan menaikkan status pemeriksaan ke tahap penyidikan serta melakukan penahanan terhadap para joki yang menggunakan jasa para oknum Angota Dewan tersebut “Pastinya para joki ini juga seharusnya sudah menyebutkan para anggota DPRD yang diduga menggunakan jasa joki,” pungkasnya.

Alasan kecurigaan itu disampaikannya karena belum ada status tersangka. Menurutnya, jika kasus joki yang ditangani Polres Kupang ini tidak bisa naik status tersangka maka penetapan tersangka dan Terduga bisa saja kembalikan kerugian negara dan dengan sendirinya dakwaan akan gugur. “Patut diduga kalau Polres Kupang yang sengaja mengulur-ngulur waktu padahal ini kasus OTT,” tegas Boimau.

BACA JUGA:  Refleksi 74 Tahun Indonesia Merdeka, dalam Memberantas Narkotika.

Dia beralasan bahwa nilai kerugian negara harus bersifat nyata (materil) pada saat proses penyidikan dimulai sesuai Putusan MK RI Nomor 25/PUU-XIV/2016, namun tidak seperti pada kasus joki anggota Dewan Kupang ini. “Sebagai warga negara yang melihat kasus kejahatan ini menilai proses hukumnya lemah dan berpotensi hilang di Polres Kupang. Semoga tidak demikian,” katanya lagi.

Lagi-lagi Boimau menjelaskan proses kasus ini apabila calon tersangka cepat-cepat kembalikan kerugian negara maka dipastikan berkas Perkara sulit untuk dinyatakan lengkap/P21 oleh JPU. “Apabila kerugian negera sudah dikembalikan namun dipaksakan untuk tetap dibawa ke Pengadilan, maka dakwaan JPU berpotensi gugur dengan sendirinya kan, makanya patut diduga ada kesengajaan dari Polres Kupang!,”

Berkaitan dengan proses Joki tersebut, sebagai masyarakat Kabupaten Kupang yang sangat menghormati kepastian hukum sebagai panglima tertinggi, Boimau sangat mengharapkan pihak penegak hukum yang menangani kasus joki agar secepatnya menetapkan tersangka yang tidak menjadi asumsi publik bahwa Polres Kupang tumpul dalam menegakkan hukum di NKRI.

“Tentunya sebagai masyarakat, kami mendesak Polres Kupang untuk segera menetapkan oknum pencuri uang Negara yang telah ditangkap aparat kepolisian (OTT) sebagai tersangka. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kupang sudah menyebutkan ada 2 nama di Meja Polres Kupang. Tinggal dikembangkan saja kan. Masa berlarut, jangan mengundang stikma buruk mayarakat Kabupaten Kupang terhadap Kepolisian,” tutup Boimau tegas!

Sementara Kapolres Kupang, AKBP Indera Gunawan, S.Ik menjelaskan pihaknya masih membutuhkan data-data dari pihak terkait. “Pengumpulan datanya tidak mudah Mas (Wartawan) perlu waktu karena Joki juga harus dipastikan Ke Jakarta atas dasar apa SPPD-nya ada atau tidak. Kalau ada, atas nama siapa,” jelasnya

Kapolres Kupang juga menambahkan, hanya kepastian surat itu saja yang mereka perlukan dan dipastikan prosesnya akan tetap berlanjut. Untuk itu, Kapolres memohon agar Masyarakat Kabupaten Kupang bersabar, “sekiranya data ini belum bisa sepenuhnya kami peroleh,” kata Gunawan lewat pesan singkatnya (11/6/2019).

BACA JUGA:  Penyerang Polsek Wonokromo Diduga dari Kelompok ISIS

Reporter : Danil T

BACA JUGA

Comments

comments

Loading...
loading...