Pemprov DKI Jakarta Secara Diam-Diam Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor (rukan) di lahan reklamasi Pulau C dan D secara diam-diam diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal Perda yang mengatur zonasi pulau belum disahkan DPRD.

Terkait hal tersebut kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Gubernur Anies Baswedan mencabut IMB tersebut. Sebab, apabila dipaksakan maka akan menjadi preseden buruk.

Apalagi, dalam penerbitan IMB tersebut ditenggarai, pengembang tidak dikenai denda. Bila mengacu kepada Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) maka bangunan yang berdiri tanpa IMB wajib dibongkar atau dikenakan denda karena mendirikan bangunan mendahului perizinan.

“Ini contoh buruk bagi penegakkan perda. Jika warga biasa mendirikan rumah tanpa IMB, baru mengangkut pasir saja diikuti terus dan bila sudah ada sedikit bangunan langsung dihentikan bahkan dibongkar. Tapi, ratusan bangunan mewah di pulau reklamasi, kok diterbitkan izin. Padahal dasar hukumnya belum ada,” ujar Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jalarta, Senin (10/6/2019).

Kata Laode, sebaiknya, Pemprov DKI Jakarta menuntaskan terlebih dahulu Perda tentang Peraturan Zonasi Pulau. “Intinya, IMB yang diterbitkan jelas cacat hukum. Yang jelas Pemprov DKI Jakarta dirugikan karena tidak dikenakan denda. Bila dihitung jumlah bangunan dengan luasannya, nilai denda mencapai ratusan miliar,” ujarnya.

Dari data di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), perizinan sudah diproses sejak Desember 2018. “Pejabat DPM PTSP mengakui memproses izinnya,” jelas Laode.

Sementara, M Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, berjanji segera memanggil Kepala Dinas DPM PTSP menyangkut penerbitan IMB bangunan Pulau C dan D. Sebab, sebelumnya Gubernur Anies Baswedan telah menyegel bangunan pulau tersebut.

“Kami akan memanggil pihak PTSP untuk mempertanyakan masalah itu. Kenapa bisa IMB diterbitkan di Pulau C dan D,” ujar Syarif.

Benny Agus Candra, Kepala Dinas DPM PTSP DKI Jakarta, mengatakan akan mengecek terlebih dahulu masalah tersebut ke anak buahnya. Karena sebelumnya diketahui, Gubernur Anies Baswedan telah mencabut perizinan 13 dari 17 Pulau Reklamasi. Namun empat pulau dilanjutkan, tetapi pengelolaannya diambilalih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jakpro.

Tiga belas pulau yang dicabut izinnya adalah Pulau A, B, dan E (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah), Pulau H (pemegang izin PT Taman Harapan Indah), Pulau I, J, K, dan L (pemegang izin PT Pembangunan Jaya Ancol), Pulau I (pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi); Pulau M dan L (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo), Pulau P dan Q (pemegang izin PT KEK Marunda Jakarta).

Untuk Pulau C, D (pemegang izin perusahaan swasta besar), G (PT Muara Wisesa Samudra), dan N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut karena sudah terlanjur dibangun.

Ketika itu, Anies mengatakan, pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Namun ia tidak merinci bentuk pemanfaatannya.

Comments

comments

Loading...
loading...