Haris Azhar Menolak Menjadi Saksi Fakta yang Akan Dihadirkan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Haris Azhar menolak menjadi saksi fakta pada persidangan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara sebelumnya nama Direktur Lokataru Foundation ini masuk dalam daftar saksi yang akan dihadirkan oleh tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya tidak bersedia hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini,” ujarnya, Rabu (19/6/2019).

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Haris menjadi saksi karena pernah memberi bantuan hukum kepada mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz. Sulman sebelumnya diketahui sempat mengaku mendapat perintah dari Kapolres Garut untuk menggalang dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Namun, pernyataan yang sempat viral dalam pemberitaan beberapa media ini sudah direvisi oleh Sulman.

Pada materi permohonan gugatan pasangan calon 02 ini sebelumnya disinggung oleh tim hukum pasangan 02, terkait dugaan penggalangan aparat penegak hukum yang dilakukan pihak Jokowi-Ma’ruf.

“Bantuan hukum dari saya untuk AKP Sulman Aziz semata-mata berbasis pada profesi advokat yang selama ini saya jalani,” tegas Haris.

Karena Haris menilai keterangan AKP Sulman lebih tepat diperdengarkan dalam sidang dibandingkan keterangan darinya.

“Oleh karenanya, Bapak AKP Sulman Aziz saat itu dapat dikatakan sebagai seorang whistleblower. Saya menilai lebih tepat apabila Bapak AKP Sulman Aziz langsung yang hadir, untuk dimintai keterangan dan diminta menjadi saksi dalam sidang ini,” ujarnya.

Haris pun menegaskan, bahwa ia enggan menjadi saksi karena memiliki komitmen terkait dengan kasus pelanggaran HAM 1998. Dalam kasus itu, Haris menilai pemerintahan Jokowi-JK belum bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan. Sementara Prabowo dinilai sebagai salah satu orang yang dianggap harus bertanggungjawab atas peristiwa itu.

“Sementara bapak Prabowo Subianto, menurut Laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997 hingga1998,” pungkasnya.

Comments

comments

Loading...
loading...