Pemerintah Aceh Mendapat Dukungan Para Ulama Legalkan Poligami

Rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu mendapat dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat. Ketua MPU, Teungku Abdurrani Adian mengaskan pihaknya menyetujui dan sependapat terkait rencana Pemerintah Aceh tersebut.

Pernyataan dukungan MPU ini dirilis oleh Antara, Sabtu (6/7/2019). Teungku Abdurrani Adian, menyatakan, bahwa poligami secara hukum Agama Islam sah (legal).“Namun, selama ini belum diterapkan dalam aturan daerah. Jika aturan ini jadi diterapkan, kami (ulama) sangat mendukung,” ujarnya, di Meulaboh.

Apabila poligami dilegalkan, ia menyatakan, hal ini akan mengembalikan keadaan di Aceh karena selama ini banyak terjadi nikah siri di kalangan masyarakat, sehingga akan merugikan bagi satu pihak saja, terutama kaum perempuan atau para istri.

Upaya pengesahan peraturan daerah (qanun) poligami dinilai oleh para ulama, merupakan solusi terbaik, karena hal ini akan berdampak baik terhadap kehidupan masyarakat di Aceh. Khususnya bagi kehidupan rumah tangga, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapatkan status yang jelas dalam perkawinan dan diakui oleh negara maupun agama.

Apabila ada yang melakukan poligami dan tidak tercatat secara administrasi negara, pihak yang dinilai dirugikan yakni kaum perempuan. Pada saat satu pihak meninggal dunia atau misalnya berpisah, maka akan terjadi persoalan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan persoalan lainnya.

“Kami dari kalangan ulama sangat mendukung aturan ini, apalagi disahkan secara hukum negara, maka akan lebih baik. Hal ini juga sebagai solusi supaya jangan ada lagi pihak-pihak yang jadi korban akibat timbulnya poligami di masyarakat Aceh,” tegasnya.

Apabila aturan ini tidak dilegalkan, Teungku Abdurrani mengkhawatirkan akan bermunculan kadi (penghulu) liar di sejumlah daerah di Aceh dan menyebabkan tidak adanya legalitas poligami. Karena, poligami itu tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat yang menginginkan untuk memiliki istri lebih dari satu orang.

Pada saat suatu peraturan dikeluarkan oleh pemerintah, pasti tidak akan memuaskan semua pihak, khususnya pada kaum perempuan atau kalangan istri. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar semua pihak memberikan penjelasan bahwa secara secara hukum agama Islam, poligami dibolehkan dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Namun, seandainya masyarakat khususnya kaum laki-laki tidak sanggup berbuat adil, maka disarankan cukup memiliki satu istri saja dalam kehidupan berumah tangga.

“Inti dari poligami adalah keadilan di dalam membagi segala-galanya, ini harus diperhatikan. Selama ini, sebagian laki-laki hanya melihat di ayat pertama saja dalam Al-Quran yang mengatur tentang poligami dan ayat selanjutnya tidak dilihat lagi sebagian acuan dalam memiliki lebih dari satu orang istri yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup,” pungkasnya.

Comments

comments

Loading...