Jaksa Agung dari Partai Politik Berpotensi Bermain dengan Kasus Kepala Daerah

Pengamat politik Vokpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyarankan, agar  presiden Jokowi memilih Jaksa Agung untuk kabinet mendatang dari luar partai politik (parpol). Karena peran Jaksa Agung dinilai sangat vital.

Pangi mengatakan, Jaksa Agung yang berasal dari parpol berpotensi untuk mempermainkan kasus kepala daerah tertentu, terutama yang memiliki kasus hukum sehingga menguntungkan partainya.

Menurut Pangi, ada kepala daerah tertentu yang karena memiliki kasus hukum dijadikan Ketua DPD parpol di daerah tersebut dengan harapan bisa mendongkrak perolehan suara parpol tersebut. Selama ini, banyak orang yang tidak memahami pentingnya peran Jaksa Agung yang berasal dari parpol dalam mendongkrak perolehan suara partainya.

“Ini penyakit. Peran Jaksa Agung ini tidak remeh. Kita tahu kepala daerah tak ada yang suci. Jokowi harus ambil pilihan,” ujar Pangi pada acara Talkshow salah satu radio swasta yang bertajuk ”Ribut Rebut Kursi Menteri” di D’Consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu,(6/7/2019).

Kata Pangi, apabila Jokowi ingin memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia maka sebaiknya tidak menyerahkan posisi Jaksa Agung ke depan kepada kader parpol. ”Kalau kita mau membereskan ya kita bereskan. Kalau Jokowi ingin bereskan, jangan kasih (jabatan Jaksa Agung) ke partai,” ujarnya.

Hal yang sama juga disarankan oleh Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar IPDN, Juanda bahwa untuk pos-pos strategis dalam hal penegakkan hukum seperti Jaksa Agung, sebaiknya diberikan kepada profesional yang tidak berasal dari parpol. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan profesionalitas penegakkan hukum di Indonesia ke depan.

Comments

comments

Loading...
loading...