Tanah Kaum Maboet Hanya Sebatas Objek Perkara Perdata No. 90/1931

Berdasarkan Putusan Landraad No. 90/1931 tanggal 16 Mei 1931 tanah kaum MABOET hanya sebatas objek perkara Perdata No. 90/1931 yaitu sebagian dari Persil Verponding No. 1794 Surat Ukur No. 30/1917 seluas yang dikuasai/diduduki oleh MABOET dengan batas-batas sebagai berikut :

  • Disebelah Timur dengan bagian persil kepunyaan Penggugat tersebut dimana telah dibuka kebun kelapa kepunyaan SI TAKAT tersebut;
  • Disebelah Selatan dan Barat dengan SUNGAI KOERAO diseberang sungai mana terletak kebun kelapa dari NONA OEBAN;
  • Disebelah Utara dengan SUNGAI KOERAO diseberang sungai mana terletak sebagian persil Penggugat yang disebut semula di atas mana telah dibuka ladang padi SI BALONG.

Berdasarkan Putusan Landraad No. 90/1931 tidak benar kaum MABOET memiliki tanah yang berada di 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Aie Pacah, Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Kota Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Bahkan Putusan Landraad No. 90/1931 tidak dapat dilakukan eksekusi (non-executable), karena bersifat “declaratoir” (menyatakan/menegaskan) dan bukanlah bersifat “comdenatoir” (menghukum/memerintahkan), sehingga tindakan Ketua Pengadilan Negeri Padang pada tahun 1982 dengan segala akibat hukumnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena tindakan Eksekusi Putusan Landraad No. 90/1931 telah dilakukan secara melawan hukum, melampuai batas kewenangan, melanggar asas-asas eksekusi, serta eksekusi yang dilakukan tidak di atas objek perkara Perdata No. 90/1931 melainkan terhadap objek lain yang bukan merupakan objek perkara dalam Putusan Landraad No. 90/1931;

Kami perlu pula menegaskan kepada seluruh pihak bahwa sejak tanggal 24 Januari 1958 objek perkara Perdata No. 90/1931 juga telah berubah status menjadi tanah negara. Dimana N.V Eksploitatie Van Onroerende Goederend sebagai pemegang Persil Verponding No. 1794 Surat Ukur No. 30/1917 seluas ± 7.657.124 m² telah mengalihkan haknya kepada Gubernur Sumatera Tengah (Roeslan Moelyoharjo) bertindak atas nama Negara Republik Indonesia dengan harga Rp. 1.064.475,- berdasarkan Akta Jual Beli No. 1 Tahun 1954 dihadapan Hasan Qalbi Notaris di Padang. Berdasarkan hal tersebut sehingga objek perkara Perdata No. 90/1931 tidak dapat lagi dilakukan eksekusi termasuk dilakukan penyitaan, karena dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik negara oleh siapapun termasuk pengadilan;

Oleh karena Persil Verponding No. 1794 Surat Ukur No. 30/1917 seluas ± 7.657.124 m² telah menjadi tanah negara sehingga tanah tersebut telah menjadi “objek landreform” sejak tahun 1964 dimana saat ini telah terbit ± 3.005 sertifikat hak milik, 391 sertifikat hak guna bangunan, 55 sertifikat hak pakai serta ditempati ± 50.000 kepala keluarga. Namun sekarang tiba-tiba Kantor Pertanahan Kota Padang menyatakan tanah Ex. Eig. Verponding 1794 bukan aset pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya menyatakan tanah yang berada di Kecamatan Koto Tangah adalah tanah kaum ahli waris Maboet MKW LEHAR yang berada di 4 (empat) kelurahan Kecamatan Koto Tangah berdasarkan Surat tertanggal 24 Juli 2019.

Tindakan Kantor Pertanahan Kota Padang di atas, tidak saja telah merugikan masyarakat yang  memperoleh hak berdasarkan tanah bekas Eigendom Verponding No. 1794 tetapi juga telah merugikan negara dan keuangan negara dengan hilangnya aset negara atas tanah, sehingga tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara sebagai pemilik sah atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 1794 sebagaimana ditegaskan pula oleh Menteri ATR/Kepala BPN melalui Surat tertanggal 20 April 2017.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami selaku Kuasa Hukum dari FORUM NAGARI TIGO SANDIANG sebagai wadah yang melindungi dan membela hak atas tanah masyarakat yang berada di lingkungan Nagari Tigo Sandiang (Koto Tangah, Nanggalo dan Pauh) dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Menyatakan tanah kaum MABOET hanya sebatas objek perkara Perdata No. 90/1931 dan tidak benar memiliki tanah kaum yang berada di 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Aie Pacah, Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Kota Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
  1. Mendesak Kantor Pertanahan Kota Padang agar :
    • Menghentikan segala tindakan apapun di atas tanah yang berada di 4 (empat) kelurahan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, karena tanah tersebut bukanlah tanah kaum MABOET berdasarkan Putusan Landraad No. 90/1931;
    • Mencabut kembali Surat tertanggal 24 Juli 2019 karena tindakan tersebut tidak saja telah merugikan hak masyarakat atas tanah tetapi juga telah merugikan negara dan keuangan negara yang dapat dijerat UU Tindak Pidana Korupsi;
    • Melakukan pengukuran secara kadastral terhadap objek perkara Perdata No. 90/1931 sebagaimana diwajibkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN berdasarkan Surat tertanggal 20 April 2017 dan menghentikan pengukuran atas tanah yang berada di 4 (empat) kelurahan Kecamatan Koto Tangah, karena bukanlah objek perkara Perdata No. 90/1931 sebagaimana termuat dalam Putusan Landraad No. 90/1931;
  1. Menghimbau semua pihak termasuk Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan aparat penegak hukum lainnya untuk taat dan patuh terhadap Putusan Landraad No. 90/1931 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Putusan Landraad No. 90/1931.

Comments

comments

Loading...
loading...