Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Hanya Realisasikan Wacana Presiden Terdahulu

Konsep pembangunan Pemerintahan Jokowi bersifat nasional sentris, dimana pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah.

Menurut Ahmad Basarah, rencana pemindahan ibu kota sudah pernah dibahas pada Pemerintahaan era Soekarno.”Begitu juga jaman Pak Harto (Soeharto) pernah disebut Jonggol sebagai calon ibu kota provinsi,” ujar Ahmad Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Jokowi dinilai, hanya merealisasikan wacana presiden sebelumnya dalam memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Begitupun di jaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah dikaji wacana pemindahan ibu kota. “Jadi sebenarnya Pak Jokowi hanya merealiasi antara Presiden Indonesia sebelumnya yang belum terlaksana,” kata Wakil Ketua MPR ini.

Ia menyebutkan, gagasan pemindahkan ibu kota itu bagian dari cara Presiden Jokowi mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara, anggota DPR RI asal Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian menilai rencana pemindahan Ibu Kota negara akan mendorong pengembangan wilayah baru di luar Pulau Jawa. “Kebijakan memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan akan menjadi pendorong pengembangan wilayah baru yang akan menjadi katalis pengembangan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa.” ujarnya, Selasa (27/8/2019).

Keputusan yang diambil presiden Jokowi menurut Hetifah Sjaifudian merupakan keputusan visioner. Visi pemindahan Ibu Kota negara merupakan respons atas kian berkurangnya daya dukung Jakarta saat ini sebagai Ibu Kota.

BACA JUGA:  Mabes Polri Beberkan Barang Bukti Terduga Teroris Kelompok Jamaah Ansharut Daulah

“Ini adalah keputusan yang bersifat visioner untuk menanggapi terbatasnya daya dukung Jakarta,” tegasnya.

Dia berharap, komitmen politik pemerintah perlu diikuti dengan skema pembiayaan yang tepat sehingga tidak ada istilah proyek Ibu Kota menjadi mangkrak. Pemerintah harus mengantisipasi secara cermat konsekuensi logis yang muncul dari pemindahan tersebut.

“Masyarakat Kaltim sangat antusias dan akan mempersiapkan diri sehingga bukan hanya smart city yang dibangun, tapi juga smart people. Perencanaan tata ruang dan konstruksi harus mempertimbangkan kearifan lokal Kaltim sebagai paru-paru dunia. Yang jelas pindah Ibu Kota bukan mau memindahkan Jakarta ke Kaltim dengan segala persoalan dan keruwetannya,” pungkasnya.

Comments

comments

Loading...