DPN Lidik Krimsus RI Datangi Istana Negara

Sekjen Lidik Krimsus RI, Elim Makalmai menyatakan dalam komentarnya di lingkungan Istana Presiden, Jumat (13/09/19) kemarin, bahwa tujuan pihaknya mendatangi Istana Negara hari itu adalah untuk menyampaikan surat Permohonan Audiens dan Presentasi Rencana Strategis DPN Lidik Krimsus RI. Dikatakannya bahwa pokok pikiran Audinensi dan Presentasi pihaknya adalah sebagai respon  dan solusi terhadap Capaian dan Kendala yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,  dan Daya Saing KUKM Kemenko Perekonomian pada tanggal 3 Oktober 2018 silam dalam hal pelaksanaan Perpres Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019.

Jakarta | Elim menuturkan bahwa sebagai upaya sinergitas  dalam menyuksekan Perpres tersebut yang bertujuan mewujudkan visi Pemerintah Pusat, yaitu Menempatkan Indonesia Sebagai Negara Digital Ekonomi Terbesar di Asia Tenggara pada Tahun 2020, maka pihaknya memiliki Rencana Strategis yang telah dirancang dalam bentuk sistem yang tinggal digerakkan secara terstruktur, sistematis, dan massif di bangsa ini untuk menwujudkan visi Pemerintah Pusat tersebut.

“Dengan mencermati Perpres Nomor 74 Tahun 2017 dan Capaian dan Kendala yang dikeluarkan oleh Deputi IV Kemenko Perekonomian yang ada, maka dipandang perlu adanya sinergitas semua komponen bangsa ini untuk bahu membahu menyukseskan visi Pemerintah yang ada. Kami optimis bahwa pemanfaatan digital ekonomi di hari ini akan sangat mampu memberikan pemenuhan ekonomi kerakyatan, dan kami mau memulai semua itu dari Desa sebagai kunci ekonomi bangsa. Maka dari itu kami sangat mengapresiasi Perpres 74 Tahun 2017 itu, karena menurut hemat kami, Perpres itu adalah Jembatan Emas yang secara situasional di hari ini dapat kita tapaki untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang adalah amanat Undang-undang Dasar 1945,” kata Elim optimis.

Elim menambahkan, “Dengan demikian, maka sangat disayangkan ketika Deputi IV Kemenko Perekonomian hanya mampu mengeluarkan Capaian dan Kendala tanpa memberikan solusinya di sana karena sekali lagi saya tegaskan bahwa Perpres Nomor 74 Tahun 2017 ini jembatan emas yang harus digunakan sebaik-baiknya dan jangan hanya berdalih dengan memaparkan Capaian dan Kendala yang tak bersimpul solusi.”

“Ini penting saya utarakan sebab Capaian dan Kendala itu jika tidak ditemukan solusinya segera, maka visi mulia Pemerintah Pusat itu hanya akan sebatas visi yang tak tergapai di genggam. Nah, untuk itu, jika mau visi itu tergapai, mari kita bersinergi. Sebab apa? Sebab tinggal hitungan tiga bulan saja kita sudah masuk di tahun 2020. Ingat, kami ini tidak digaji Negara tetapi fokus dukung visi Pemerintah Pusat. Nah, ini Deputi IV Kemenko Perekonomian itu digaji oleh Negara loh, maka dari itu jangan hanya bisa keluarkan Capaian dan Kendala tanpa solusi. Ini sejak dua minggu lalu kami surati Deputi IV Kemenko Perekonomian tetapi beralasan belum ada petunjuk dari pimpinan, makanya kami surati langsung Presiden hari ini,” jelas pria asal Alor NTT itu mengajak Pemerintah Pusat untuk segera menanggapi permohonan audiens yang disampaikan pihaknya agar tidak membuang-buang waktu.

Selain itu, dengan pendekatan sosiologis, Makalmai menyatakan bahwa masyarakat tidak bisa menutup diri terhadap dunia digitalisasi hari ini, tetapi sebaliknya harus segera terlibat pro aktif dalam dunia globalisasi jika kita tidak mau tergilas oleh roda zaman digital ini.

“Pada konteks sekarang,  kita sedang hidup dalam dunia digital. Maka, logis untuk  segera kita melibatkan diri, memanfatkan dan menikmati digitalisasi itu. Jika tidak, maka kita akan ketinggalan dan digilas  oleh arus digitalisasi. Apalagi Indonesia ini menjadi lahan bagi dunia internasional sebab potensinya sangat besar. Maka mari raih potensi itu untuk membangun ekonomi kerakyatan di hari ini. Yang namanya digital itu selalu dinamis detik demi detik, maka jangan buang-buang waktu, sedangkan kita ini diwadahi berjubel regulasi yang memberi ruang yang sangat besar kepada kita sehingga pergerakannya (digital, Red) itu memiliki kepastian dan perlindungan hukum,“ pungkas Elim.

Perlu diketahui bahwa Perpres Nomor 74 Tahun 2017 memuat tentang langkah-langkah  penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan elektronik (e-Commerce) dan dalam konsiderennya dijelaskan bahwa ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia, dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Untuk itu, jika  sistem ini digerakkan secara intensif maka akan sangat berpotensi  Menempatkan Indonesia Sebagai Negara Digital Ekonomi Terbesar di Asia Tenggara sesuai  visi Pemerintah Pusat.

Comments

comments

Loading...