Aliansi Sumut Tolak Rencana Revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Kenaikan BPJS

MEDAN | Beberapa Organisasi yang tergabung dalam Aliansi GERBANG SUMUT Menolak Rencana Revisi Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihak juga keberatan atas akan di naikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%.

Penolakan tersebut disuarakan di kantor LBH Medan jalan Hindu No.12 Medan, Rabu sore (18/09) oleh Gerakan Rakyat dan Buruh Bangkit Sumatera Utara (GERBANG SUMUT) yang merupakan Aliansi yang terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI SUMUT), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI SUMUT), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI SUMUT), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI SUMUT), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92 (SBSI 92 SUMUT), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Pihaknya menyatakan berdasar pernyataan Presiden Republik Indonesia yang akan membuka peluang investasi seluas-luasnya dengan mempermudah segala sesuatu yang dianggap menghalangi investor untuk masuk ke Indonesia dimana salah satu yang dianggap penghambat adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dianggap oleh pemerintah dan juga pengusaha memberatkan pengusaha padahal jika kita melihat secara keseluruhan dan membandingkan dengan negara lain Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada saat ini sudah fleksibel, bagaimana lagi nantinya jika undang-undang ini direvisi dengan hanya mengakomodir kepentingan pengusaha dan investor hal.

Ini justru akan semakin menggerus perlindungan terhadap kaum buruh dan juga menghilangkan hak-hak buruh. Hal ini juga terlihat dari munculnya keinginan revisi ini adalah untuk kepentingan pengusaha dan investor bukan untuk kepentingan buruh/pekerja. Kami akan terus mengawal issu ini karena kami nantinya tidak mau revisi ini dipaksakan tiba-tiba di sahkan seperti halnya revisi Undang-undang KPK yang dipaksakan.

BACA JUGA:  Kenapa Ahok Selalu Menuai Pro dan Kontra?

Kemudian hal yang sangat mengkhawatirkan dan juga sangat mengecewakan kami dan juga mungkin masyarakat luas pada umumnya adalah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%, hal ini juga kami nyatakan kami tolak karena ini pastinya sangat menyulitkan kaum buruh dan juga masyarakat luas karena kebijakan ini sangat tidak beralasan dan juga sangat memberatkan perekonomian masyarakat.

Karena sama sekali tidak dibarengi dengan peningkatan penghasilan masyarakat itu sendiri, bagaimana mungkin akibat dari sistem yang tidak baik dalam pengurusan BPJS justru solusinya adalah membebankan kepada masyarakat. Untuk itu pada hari ini kami akan mengirimkan surat penolakan resmi kepada bapak Presiden RI dan juga kepada ketua DPR-RI yang intinya menolak kedua kebijakan tersebut dan jika tidak ada tanggapan serius maka kami akan melakukan aksi turun kejalan, Terang peserta diskusi tersebut. (Acong Sembiring)

Comments

comments

Loading...
loading...