LSI: Kepuasan Publik Masih Tinggi Terhadap Kinerja Presiden Jokowi

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih cukup tinggi. Karena, ada 67 persen publik yang mengaku merasa puas dengan kinerja Jokowi di tengah bergulirnya polemik revisi UU KPK di tengah masyarakat.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi berada pada angka 12,7 persen untuk yang mengaku sangat puas dan 54,3 persen mengaku cukup puas.

“Masih cukup tinggi tingkat kepuasan kepada Presiden, meskipun menurun dibandingkan Mei 2019, sebesar 71 persen pascapemilu, sekarang agak turun menjadi 67 persen,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Minggu (6/10/2019).

Hasil ini pun berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi yang berada di kisaran angka 71 persen (9 persen sangat percaya, 62 persen cukup percaya). Djayadi mengatakan, Jokowi sebenarnya punya modal yang cukup untuk menghadapi publik. Khususnya terkait kebijakan-kebijakan lembaga negara yang dianggap kontroversi, seperti RUU KPK.

Inilah yang menjadi dasar bagi masyarakat, termasuk juga mahasiswa pada pekan lalu menyampaikan pendapat dan aspirasinya di muka umum dan mengharapkan  Jokowi mengambil sikap tegas sesuai dengan tuntutan para demonstran.

Djayadi mengatakan, hal itu sebenarnya mencerminkan bahwa publik masih menaruh kepercayaan besar kepada presiden dalam konteks tuntutan pembatalan RUU KPK yang baru lewat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Mungkin karena itu lah publik masih demonstrasi berharap presiden melakukan sesuatu, kalau publik tidak lagi percaya sama presiden maka tidak lagi meminta presiden melakukan sesuatu,” ujar Djayadi Hanan.

BACA JUGA:  Dinilai Bermasalah, Jamhuka Dukung Erick Thohir Cari Sosok Lain Pimpin Bank BTN

Responden pada survei ini dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya, yakni survei pada Desember 2018 – September 2019 yang jumlahnya 23.760 orang dan punya hak pilih. Dari total 23.760 responden, dipilih 17.425 orang yang punya telepon.

Selanjutnya jumlah responden tersebut kembali dipilih lewat metode stratified cluster random sampling.  Sehingga didapat 1.010 orang sebagai responden survei ini. Responden diwawancarai lewat telepon pada rentang tanggal 4-5 Oktober 2019. Toleransi kesalahan (margin of error) falam survei ini kurang lebih 3,2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Apabila melihat dari survei Pilpres 2019, LSI mengaku metode ini bisa diandalkan untuk memperkirakan sikap politik pemilih. 76,3 persen publik setuju presiden terbitkan Perppu KPK

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terkait respons publik terhadap Rancangan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan DPR RI. Dari 1.010 responden, sebanyak 70,9 persen publik menilai revisi UU KPK sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK.

Sementara 18 persen publik menilai revisi UU KPK sebagai bentuk penguatan KPK. Sedangkan 11,1 persen publik mengaku tidak tahu.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat memaparkan rilis hasil survei yang dilakukan pihaknya. “Publik setuju. Ada 70,9 persen dari publik yang tahu revisi UU KPK, menyatakan bahwa revisi UU yang baru itu melemahkan KPK. Mayoritas mutlak,” kata Dyajadi.

“Hanya 18 persen dari publik menyatakan bahwa revisi UU KPK itu menguatkan,” tambah dia.

Berdasarkan survei 76,3 persen publik setuju bila Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK untuk membatalkan Revisi UU KPK yang baru. Sementara sisanya, 12,9 persen tidak setuju, dan 10,8 persen menjawab tidak tahu.

BACA JUGA:  Pendaftaran Penerimaan CPNS 2019 Segera Ditutup, Ini Jadwalnya.

“Untuk menghadapi itu, menurut publik jalan keluarnya adalah mengeluarkan Perppu dan itu memang jadi kewenangan presiden,” kata Djayadi.

Dua hasil survei dengan pertanyaan berbeda memperlihatkan bahwa publik berada dalam posisi menginginkan Perppu KPK sebagai jalan keluar untuk mengatasi polemik yang berkembang di masyarakat saat ini.

“Jelas sekali publik berada dalam posisi menginginkan bahwa Perppu seharusnya menjadi jalan keluar,” ujarnya.

Sementara, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan penerbitan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan meruntuhkan kewibawaan Presiden Jokowi. “Pak Jokowi bukan hanya kepala pemerintah, tapi juga kepala negara. (Menerbitkan Perppu) tidak sama sekali meruntuhkan wibawa presiden di mata hukum dan masyarakat,” ujar Isnur di Kantor YLBHI, Jalan Dipnegoro, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

Sebelumnya, beragam pendapat bermunculan menyikapi disahkan RUU KPK oleh DPR RI. Pengamat politik, pengamat hukum, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla pun memberikan pandangannya terkait polemik tersebut.

Beberapa waktu lalu, Jusuf Kalla menolak usulan diterbitkannya Perppu yang akan membatalkan UU KPK hasil direvisi.

“Ya kan ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK (Mahkamah Konstitusi), itu jalan yang terbaik karena itu lebih tepat. Kalau Perppu itu masih banyak pro kontranya,” kata Jusuf Kalla, Selasa (1/10/2019).

Menurutnya, RUU KPK disahkan berdasar kesepakatan pemerintah dan DPR. Jusuf Kalla berpandangan dengan diterbitkan Perppu KPK dikhawatirkan bisa mengurangi kewibawaan pemerintah. “Karena baru saja Presiden teken berlaku, (lalu) langsung Presiden sendiri tarik, kan tidak bagus. Di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken berlaku kemudian kita tarik?Logikanya di mana?” kata Jusuf Kalla.

Comments

comments

Loading...
loading...