Rendahnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap DPR RI

Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, kepercayaan rakyat terhadap DPR RI rendah. Puan menyatakan hasil survey itu merupakan tantangan DPR ke depan, dia berkomitmen dan berjanji untuk memperbaiki citra DPR RI.

“Tantangan itu bukan saja bagi lima pimpinan DPR RI, tapi seluruh anggota DPR RI, fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat kelenagkapan lainnya agar bekerja lebih baik,” tegas politisi PDIP itu, Senin (7/10/2019).

Namun, Puan mengaku tidak mudah meningkatkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR, karena masih baru berjalan. Untuk itu, DPR ke depan harus mempunyai mekanisme dan sistem yang baik agar kinerja seluruh anggota lebih baik.

“Mekanisme dan sistem DPR harus lebih baik agar bisa membuat seluruh anggota DPR dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan bisa lebih baik daripada DPR sebelumnya,” ujar Puan.

Kemarin siang  Puan beserta pimpinan DPR lainya menggelar rapat guna membahas pembentukan dan formasi AKD. hasilnya disepakati bahwa DPR akan terdiri dari 11 komisi. Sekalipun jumlah komisi sudah disepakati, namun terkait pembagian posisi ketua dan wakil ketua komisi belum dibahas lanjut, belum ada nama-nama.

“Sudah disepakati 11 komisi kemudian terkait dengan BKSAP kemudian BKKN itu sudah disetujui. Namun ada beberapa hal yang saya memberikan kesempatan untuk musyawarah dan mufakat. Prinsipnya semuanya ini ya enggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali jadi memang itulah waktunya masih panjang,” ujarnya.

Pada penjelasan sebelumnya, Puan menjanjikan pembentukan AKD bakal dilakukan secara proporsional yakni berdasarkan aturan dan perolehan suara fraksi.

BACA JUGA:  AHY Bongkar Perasaannya Setelah Gagal Masuk Kabinet Jokowi

“Berapa jumlah anggota setiap fraksi, berapa komisi yang akan ditentukan, kemudian setiap fraksi akan mendapatkan berapa pimpinan atau anggota yang akan masuk ke dalam setiap komisi,” kata Puan.

Tentunya, lanjut Puan, formasi atau pembagian jatah ketua atau wakil ketua untuk setiap komisi akan dibagi rata sesuai dengan aturan Undang-Undang MD3 dan perolehan suara atau kursi setiap fraksi.

“Ya sesuai dengan UU MD3 kan memang semua itu akan proporsional sesuai dengan perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kita lakukan secara musyawarah mufakat,” ujar Puan

Comments

comments

Loading...
loading...