Ratusan Warga Gugatan Setukpa Polri Sukabumi, Soal Penutupan Akses Jalan Perana

Puluhan masyarakat Kelurahan Cisarua dan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat, terus berjuang mencari keadilan atas gugatan soal penutupan akses Jalan Perana oleh pihak Setukpa Polri Sukabumi.

Sukabumi I Polemik yang alot antara masyarakat dan pihak Setukpa Polri terus bergulir. Hingga masyarakat didampingi Kuasa Hukumnya menyampaikan berkas fisik atas gugatan soal penutupan akses jalan tersebut kepada Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, Kamis (17/10).

“Kami memberikan bukti berkas fisik untuk melengkapi, untuk selanjutnya bukti berkas untuk mendaftarkan kembali. Gugatan itu sudah tergerister di pengadilan dengan nomor 18, dan kami juga sudah mendapat pemberitahuan sidang pada tanggal 19 November 2019,” ucap kuasa hukum, Andri Yules.

Lanjut Andri, gugatan yang ditempuh adalah gugatan class action, atau gugatan perwakilan kelompok terhadap penutupan jalan yang diportal oleh pihak Setukpa.

“Kami dan masyarakat, telah diberikan surat oleh Setukpa, dengan isi keterangan tidak mengizinkan sepanjang Jalan Perana tersebut untuk digunakan oleh masyarakat, baik masyarakat perumahan maupun masyarakat perkampungan,”paparnya.

Dengan adanya surat tersebut, tentunya terdampak langsung terhadap akses jalan yang selama puluhan tahun digunakan atau dilintasi warga di 10 RT dan 6 RW dari dua Kelurahan, Kelurahan Cisarua dan Cikole.

“Akibatnya, kami mengajukan gugatan class action perbuatan melawan hukum ke PN Sukabumi, pasalnya sejak nenek moyang mereka sebelumnya, jalan tersebut sudah ada dan digunakan,” jelasnya.

Menurut Andri, jalan tersebut diyakini milik umum. Bahkan sejak zaman Belanda jalan itu sudah ada walaupun kondisinya berbeda. Adapun yang diklaim pihak Setukpa berdasar pada sertifikat hak pakai nomor 18 tahun 1997 dengan luas lebih dari 19 Hektare.

BACA JUGA:  Inilah Daftar Korban Meninggal dan Luka Berat Kecelakaan Tol Cipali

“Kami bersama masyarakat sudah mempertanyakan masalah itu ke BPN, BPN menyatakan bahwa benar jalan tersebut sudah ada sebelum hak pakai dari Setukpa itu diterbitkan. Karena hak pakai itu dulu diberikan kepada Kementerian Pertanahan dan Keamanan CQ Polri. Untuk itu, kami ingin mengetahui dasar dari penutupan akses jalan tersebut,”jelas Andri.

Selain itu, Andri menjelaskan BPN telah menunjukkan bukti bahwa tahun 1992 ada peta lokasi yang menyatakan sudah ada jalan sebelum hak pakai itu diterbitkan. Jalan tersebut dulu namanya Gang Perana sekarang disebut Jalan Perana.

“Dalam hal ini yang menggungat adalah masyarakat dari dua kelurahan, dan yang memberikan kuasa kepada pihaknya ada 120 orang, yang mengatas namakan seluruh masyarakat yang ada di dua kelurahan,”jelasnya.

Adapun tergugatnya yang disampaikan, dengan tembusan kepada Presiden, Kapolri, Kepala Lemdiklat, Kasetukpa Lemdiklat Polri, Walikota. Turut tergugatnya adalah BPN, Kemenkeu, dan Gubernur Jabar.

“Dari 15 poin gugatan masyarakat, diantaranya menyatakan sepanjang Jalan Perana adalah jalan umum. Memerintahkan pihak BPN untuk mengeluarkan keterangan bahwa sepanjang Jalan Prana itu dari sertifikat hak pakai nomor 18 tahun 1997 atas nama Polri. Kami minta juga sepanjang gugatan ini berjalan, kami minta portal maupun atribut yang lain dibuka terlebih dahulu dan diberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Dari kejadian ini, ada kerugian yang diderita masyarakat berupa tidak dapat dinikmati jalan tersebut,”paparnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pihak Setukpa Lemdikpol melakukan aksi penertiban aset sejak bulan Juli 2019 silam. Menurut AKBP M Helmi, Pjs Kabag Renmin (Perencanaan dan Administrasi), penertiban aset selain masuk dalam program kerja Setukpa Lemdikpol tahun 2019 tentang pengaman aset negara milik Polri, juga atas rujukan dari surat Ombudsman Republik Indonesia nomor B/604/LM.29-K4/0262.2019/VII/2019 tanggal 10 Juli Tentang Tindak Lanjut Laporan Masyarakat.

BACA JUGA:  Anak Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK
Loading...
loading...