Para Menteri Kabinet Jokowi Diminta Jangan Gaduh di Ruang Publik

Beda pandangan terkait ‘desa fiktif’ antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengundang reaksi dari pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.

Emrus menghimbau agar para Menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak saling gaduh di ruang publik. “Dua pandangan yang sangat berseberangan ini sejatinya diungkapkan dan dibahas tuntas dalam rapat internal kabinet,” kata Sihombing, Jumat (8/11/2019).

Apabila terdapat perbedaan pandangan di antara menteri-menteri menurut Sihombing, sebaiknya dibicarakan dalam forum internal. Di antaranya pada rapat kabinet paripurna yang dipimpin presiden, rapat kabinet terbatas yang dipimpin wakil presiden, ataupun rapat kabinet khusus yang dipimpin menteri koordinator terkait.

“Di dalam rapat kabinet inilah mereka berdua adu fakta, data, bukti, landasan hukum yang terkait, argumentasi dan bila diperlukan saling mengemukakan dalil untuk membuat kesepakatan dan atau keputusan sebagai landasan kedua menteri tersebut dalam berwacana di ruang publik,” ujarnya.

Sihombing menilai tidak sepatutnya dua menteri beradu argumen di ruang publik. Mengingat keduanya berada dalam satu ‘perahu’ yang sama, yakni Kabinet Indonesia Maju. Apalagi persoalan antara Sri Mulyani dan Iskandar sudah terlanjur mengemuka. Sehingga keduanya harus dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut ke publik.

“Jika dua pandangan yang berbeda tersebut ada kecocokan fakta, data dan bukti, hanya yang berbeda dari sudut pandang saja, ini lebih mudah melakukan klarifikasi di ruang publik,” katanya.

Namun apabila ditemukan ada perbedaan data, fakta, dan bukti yang sangat signifikan. Maka perlu dilakukan uji validitas secara menyeluruh terhadap sajian lontaran pernyataan dari dua menteri tersebut. Bila hasilnya ditemukan bahwa fakta, data, dan bukti yang bersumber dari dua menteri itu tidak valid, Sihombing menyarankan agar kedua menteri itu harus meminta maaf kepada publik.

BACA JUGA:  Boyong Slipknot, Tiket Early Bird Hammersonic 2020 Habis dalam 5 Menit

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan ada laporan banyak desa baru yang tidak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapatkan kucuran dana desa setiap tahun. Desa tersebut kemudian disebutnya sebagai ‘desa fiktif’.

Namun Iskandar mengatakan tidak ada desa fiktif seperti yang disebutkan Mulyani. “Sejauh ini belum ada desa fiktif,” ujar Iskandar.

Sumber: Antara

Comments

comments

Loading...
loading...