Fahri Hamzah Ungkapkan Statusnya di PKS Sebagai Tukang Tagih

Fahri Hamzah, menyebut hubungannya kini dengan PKS hanya berstatus sebagai tukang tagih. Tukang tagih yang dimaksud inisiator Partai gelora ini berkaitan dengan ditolaknya gugatan kasasi PKS oleh Mahkamah Agung. Gugatan itu mengharuskan PKS membayar Rp 30 miliar terkait pemecatan Fahri sebagai salah satu kader partai.

“Statusnya sebagai tukang tagih. Tinggal itu kan, karena kan teman-teman di PKS enggak mau ngomong. Ya sudahlah kita pakai instrumen hukum aja. Jadi tagihan yang harus dipenuhi,” ungkap Fahri di Hotel Park Regis Arion, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).

Fahri meminta agar PKS segera membayar uang tersebut, ia mengaku akan memberikannya ke fakir miskin. “Saya sudah bilang kan uangnya bukan buat saya, uangnya akan saya infaq-kan kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, pesantren, pendidikan dan sebagainya. Itu yang akan saya infaq-kan. Saya enggak akan ambil itu,” ujar Fahri.

Terkait tersendatnya pencairan uang Rp 30 miliar tersebut, Fahri mengklaim pihak pengadilan kini sedang melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset PKS. Penyitaan dilakukan untuk menutupi kewajiban yang harus dibayar pihak PKS.

“Pengadilan sudah mengirim surat. Bahkan sekarang pengadilan sedang melakukan upaya sita terhadap aset-aset. Kan sebenarnya memalukan itu sampai pengadilan melakukan upaya sita. Kan itu upaya paksa sebenarnya pada seharusnya ya udah bayar aja, kan duit banyak kan,” kata dia.

Mahkamah Agung sebelumnya menolak gugatan kasasi PKS atas pemecatan Fahri Hamzah. Penolakan itu membuat Fahri tetap sah menjadi kader PKS dan pimpinan DPR dari PKS. Putusan itu pun menguatkan putusan sebelumnya yang menyatakan PKS harus membayar uang ganti rugi sebesar Rp 30 miliar kepada Fahri.

BACA JUGA:  KPU Tidak Bisa Larang Mantan Napi Calonkan Diri pada Pilkada Serentak 2020

Awal dari perkara itu adalah ketika Fahri Hamzah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia memperkarakan keputusan pemecatan yang dilakukan oleh DPP PKS terhadap dirinya. Fahri menggugat 3 pihak, yakni Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, serta Mohamad Sohibul Iman.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusannya mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah dan menyatakan pemecatan yang dilakukan PKS tidak sah. Hakim juga memerintahkan surat pemberhentian dan penggantian Fahri Hamzah dari pimpinan DPR dari PKS untuk dicabut.

Karena PKS tidak terima dengan vonis itu, lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun dalam putusannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pihak PKS kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun kemudian kasasi itu pun ditolak.

Comments

comments

Loading...
loading...