NASIONAL

Akibat COVID-19 Nadiem Makarim Diminta Hapus Skripsi Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir

Covid-19
Pandemi virus corona (Covid-19) kini telah mempengaruhi berbagai sector, termasuk pendidikan. Sekolah hingga perguruan tinggi kini terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh demi menekan angka penyebaran virus ini.

Di tengah pandemi Covid-19 yang kian tak terbendung, muncul petisi yang menuntut penghapusan kewajiban skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir.

Covid-19 ini dijadikan alasan munculnya petisi ini di situs Change.org itu dibuat oleh Fachrul Adam itu ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

Dalam keterangannya, pandemi Covid-19 disebut menciptakan suasana yang tak biasa bagi mahasiswa semester akhir. Social distancing yang diimbau oleh pemerintah pun disebut tidak dapat dilakukan oleh mahasiswa semester akhir.

“Karena bimbingan yang dilakukan secara online pun tidak efektif karena jaringan yang tidak memadai, selain itu juga mengeluarkan biaya untuk membeli kuota ditengah perekonomian yang mulai melemah,” demikian isi kutipan petisi tersebut.

“Seminar pun dilakukan secara online, penelitian pengambilan data bagi beberapa fakultas, penelitian di lapangan juga tertunda karena pandemic ini.”

Pandemi Covid-19 juga disebut membuat mahasiswa tak bisa berbuat apa-apa. Selain meminta agar skripsi dihapus, pembuat petisi juga meminta agar UKT diringankan di tengah pandemi corona ini.

“Kami berharap bisa menyelesaikan kuliah di semester ini, agar bisa menggapai cita-cita dan tidak membebankan orang tua dengan pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang terus berlanjut. Tapi, semua itu hanya harapan. Ingin bergerak tapi tidak bisa karena ditengah pandemic ini yang bisa dilakukan hanyalah tetap diam di rumah sampai pandemic ini selesai,” bunyi petisi tersebut.

Kepala Bidang Humas Kemendikbud Ade Erlangga langsung meresponnya dan menjelaskan bahwa penghapusan skripsi memang dapat dilakukan melalui program Kampus Merdeka. Ia menjelaskan bahwa skripsi dapat digantikan dengan riset atau kegiatan sosial lainnya.

BACA JUGA:  Jusuf Kalla Sebut Dibutuhkan Waktu 3 Tahun agar Indonesia Kembali Normal

“Kalau setiap kampus bisa menerapkan program Kampus Merdeka, maka skripsi bisa diganti dengan riset, kegiatan sosial. Dan 3 semester dapat diganti dengan mata kuliah di prodi lain,” ujar Ade.

Namun soal penghapusan uang kuliah, Ade menuturkan bahwa hal tersebut adalah kewenangan setiap institusi. “Untuk kampus negeri, UKT kan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang, untuk kampus swasta itu diserahkan kepada kampusnya, sebenarnya penghapusan atau penundaan uang kuliah menjadi kewenangan pihak kampus,” ujar Ade.

Hingga Sabtu (28/3/2020) malam, petisi ini telah diteken oleh 14.530 orang. Kurang sedikit lagi dan target petisi untuk mendapat 15 ribu tandatangan akan terpenuhi.

Comments

comments

loading...