POLITIK

Arteria Dahlan Ancam Akan Bongkar Borok Komnas HAM

Arteria Dahlan
Arteria dahlan
Politikus PDIP Arteria Dahlan menyampaikan ancaman kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sering kali mengkritik DPR.

“Bapak tidak boleh menghasut apalagi menjadi provokator. Minta DPR menghentikan membahas rancangan undang-undang, Bapak ini siapa?” ujar Arteria Dahlan.

Arteria Dahlan kemudian meminta Komnas HAM agar tidak lagi mengkritisi kerja DPR dalam membuat undang-undang. “Jadi jangan kritisi DPR Pak, DPR itu sangat menghormati kelembagaan. Sekali nyentuh DPR, kami bongkar boroknya Bapak kayak apa,” ancam Arteria Dahlan.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Palembang dari Fraksi Golkar Ternyata Jadi Bandar Narkoba

Arteria Dahlan juga menyoroti kinerja yang dilakukan Komnas HAM selama ini. Ia menyoroti anggaran Komnas HAM yang menurutnya sebagian besar disalurkan untuk belanja lembaga.

“Coba Bapak tulis aja prestasi Bapak prestasi Komnas HAM tahun ini apa. Kalau kita mau bongkar-bongkaran kita bongkar, Pak. Bapak ini hanya mencari pekerjaan di republik ini. Anggaran Bapak 90 persen buat belanja. Belanja pegawai, buat kerjanya nggak ada,” kata Arteria.

BACA JUGA:  Pasangan Calon Kepala Daerah yang Lolos Mengikuti Pilkada 2020 Diumumkan Melalui Website

Merespons kritik itu, Taufan pun memberikan klarifikasi. Ia mengatakan dalam Pasal 89 UU 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki mandat memberikan saran terhadap proses pembentukan dan pencabutan undang-undang.

“Mungkin perlu kami klarifikasi Pak di dalam Pasal 89 UU 39 1999 ada subkomisi pengkajian dan penelitian di Komnas HAM. Itu memang salah satu mandatnya Pak memberikan saran terhadap aksesi dan ratifikasi instrumen transnasional terkait HAM yang kita rekomendasi berdasarkan kajian mengenai pembentukan perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang terkait HAM,” ujar Taufan.

BACA JUGA:  Bawaslu Menganggap Pemilihan Gubernur Sumbar Paling Rawan dari Berbagai Konteks

Taufan pun memberikan beberapa contoh undang-undang yang sempat diberi rekomendasi oleh Komnas HAM. Salah satunya terkait undang-undang tentang pemberian hukuman mati.

“Makanya ada masukan kami terhadap Perpres terorisme misalnya terhadap RKUHP juga dulu. Ada banyak yang kami sama pandangannya bahkan untuk kasus misal hukuman mati meskipun secara prinsip Komnas HAM belum bisa menerima tapi ini adalah satu titik yang merupakan kemajuan karena kita tidak langsung segera melakukan hukuman mati karena masih ada mekanisme observasi dan lainnya,” ujar Taufan.

 

loading...