Beranda HUKUM Busyro Muqoddas Dinilai Telah Coreng Citra Sendiri

Busyro Muqoddas Dinilai Telah Coreng Citra Sendiri

Busyro Muqoddas
Nama Busyro Muqoddas tiba-tiba saja menjadi sorotan setelah dikabarkan masuk tim pengacara hukum Bambang Trihatmodjo untuk menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencekalannya ke luar negeri.

Masuknya nama Busyro Muqoddas ke jajaran pengacara putra penguasa orde baru itu dinilai oleh Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainur Rohman, telah mencoreng citra sendiri.

BACA JUGA:  Gus Nur Akui Cuma Tamat SD dan Belajar Agama Secara Otodidak

Selain, mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas juga terdapat nama Hardjuno Wiwoho, dan Prisma Wardhana Sasmita.

“Itu merugikan karena Busyro Muqoddas tak lepas dari nama KPK, jadi risiko image itu juga berpengaruh terhadap nama Busyro Muqoddas,” ujar Zainur Rohman,  Jumat (25/9/2020).

BACA JUGA:  Najwa Shihab Kembali Disorot, Bongkar Pelaku Pembakaran Halte Sarinah

Menurut Zainur, seorang advokat harus menjalankan tugasnya dengan menjunjung kode etik dan profesionalisme. Sekali pun kasus yang ditangani bukanlah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan bukan pula bertujuan untuk membongkar kasus korupsi.

“Tapi, bagaimana jika ini terkait keluarga cendana, ya itu risiko image, risiko image yang paling tepat,” katanya.

Zainur mengatakan, keluarga cendana di masa lalu memiliki dugaan kasus korupsi yang hingga sekarang belum selesai “Misalnya seperti mantan Presiden Soeharto, Almarhum itu kan memiliki kasus korupsi yang hingga akhir hayat beliau tidak selesai,” ujarnya.

BACA JUGA:  Kota Padang Jadi Daerah Tertinggi Aktif Covid-19 di Indonesia

Terkait informasi tersebut, Busyro membenarkan dirinya menjadi penasehat hukum Bambang. “Iya (benar) penasehat hukum,” dikutip dari kompas.com.

Namun, Busyro belum memberikan alasan secara detail apa yang membuatnya mau menjadi penasehat hukum Bambang.

Sebelumnya diberitakan, pengusaha nasional yang juga putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran terkait pencekalannya ke luar negeri.

BACA JUGA:  Ngabalin Berharap Agar Polri Tangkap Refly Harun

Tak terima, gugatan dilayangkan Bambang ke PTUN terkait Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah RI terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani bertindak sebagai Ketua Tim Panitia Piutang Negara. Utang Bambang kepada negara sebenarnya merupakan piutang yang dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ke Kementerian Keuangan.

BACA JUGA:  Habib Bahar Kembali Ditetapkan Sebagai Tersangka Penganiayaan

Utang Bambang Trihatmodjo tersebut bermula dari penyelenggaraan SEA Games XIX Tahun 1997. Bambang Trihatmodjo saat itu merupakan ketua konsorsium swasta yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggara gelaran olahraga antar-negara ASEAN di Jakarta.

loading...