Beranda HUKUM Data Pribadinya Sengaja Disebar ke Publik oleh Oknum Petugas, Ketua KPU Sumbar...

Data Pribadinya Sengaja Disebar ke Publik oleh Oknum Petugas, Ketua KPU Sumbar Lengkapi Laporan ke Polda

Ketua KPU Sumbar
Ketua KPU Sumatra Barat (Sumbar) Amnasmen didampingi tiga pengacaranya, Dr. Aermadepa, S.H.,M.H., Muhammad Fauzan Azim, S.H.I.,M.H., Poniman A., S.H.I. menghadap Dit Siber Ditreskrimsus Polda Sumbar, Rabu (20/5/2020) untuk melengkapi laporannya terkait kasus penyebarluasan data pribadinya ke media sosial oleh oknum petugas.

Peristiwa itu terjadi saat ketua KPU Sumbar tersebut berada di posko check poin Lubuk Paraku, Kota Padang. Amnasmen saat itu dilarang oleh petugas memasuki Kota karena tidak memiliki KTP Padang dan tidak membawa surat tugas dari instansinya.

Amnasmen mengatakan pada saat petugas menanyakan tujuannya lalu ia menjawab dalam rangka dinas di KPU Sumbar. Saat pemeriksaan selesai, Amnasmen kembali menaiki mobil dan antri untuk keluar jalur pemeriksaan dan melanjutkan rencana menuju Padang.

Namun Ketika mobil dinas yang dinaikinya baru mulai jalan, tiba-tiba saja dari arah depan mobil itu kembali dihentikan oleh seorang petugas posko. Sekalipun ia menyatakan sudah melakukan pemeriksaan namun mobil dinas yang awalnya sudah dipersilahkan jalan oleh petugas lain Kembali dihentikan oleh petugas yang merupakan seorang wanita tersebut

Petugas yang berinisial RS itu memanggil Amnasmen untuk menanyakan KTP dan menyuruh yang bersangkutan turun. Kemudian, Amnasmen menyerahkan KTP, namun karena tidak memiliki KTP Padang Amnasmen tidak dibolehkan masuk Kota Padang.

“Saya sudah menjelaskan saya Dinas di Padang sebagai Ketua KPU Sumbar. Terjadilah dialog yang kurang baik ketika yang bersangkutan meminta surat tugas,” ujar Amnasmen saat ditanya indeksnews.com.

Amnasmen menyebut, ia sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak bawa surat tugas, karena ini pemberlakuan baru dan ia menjanjikan nanti sore waktu kembali akan membawa surat tugas, dan sementara ditawarkan dengan meninggalkan KTP.

BACA JUGA:  PSK Online Dibunuh Pelanggannya di Bekasi

“Petugas itu dengan arogan tetap mengatakan tanpa surat tugas tidak bisa masuk Kota Padang, dan mengatakan silakan catat namanya dan laporkan dia pada atasannya atau Walikota serta jangan mentang-mentang Ketua KPU bisa seenaknya,” tuturnya.

Amnasmen juga menyebut, akhirnya ada petugas anggota Polisi Militer yang menerima KTP-nya, untuk ditinggalkan dan dibuatkan tanda terima kemudian diserahkan padanya. Namun ibu-ibu petugas tersebut, tetap menyampaikan kata yang tidak pantas yang sebelumnya saya terpancing untuk berdebat.

Namun, tanpa setahu dan seizinnya peristiwa itu direkam dan disebarkan melalui media sosial dengan narasi seolah-olah dirinya dianggap melawan petugas. Dan menurut Amnasmen video itu sengaja dibuat dan diviralkan dan bisa saja menimbulkan kebencian orang lain terhadap dirinya.

Awalnya Amnasmen mengakui bahwa peristiwa percekcokan kecil yang terjadi di perbatasan itu adalah sebuah kewajaran maka dia tidak mempersoalkan. Namun pada sore harinya, Amnasmen mengaku diberitahu oleh beberapa temannya, bahwa foto KTP nya dan 3 video kejadian di lokasi Posko COVID-19 Lubuk Peraku di posting di akun facebook atas nama RITA SUMARNI.

Postingan itu tersebar dengan judul atau kata-kata pada postingan “MENGAKU KETUA KPU SUMBAR TAPI TIDAK ADA SURATNYA SATUPUN DENGAN DATA DAN SURAT JALANNYA DARI KPU SUMBAR KTP NYA SOLOK TIDAK DIBOLEHKAN MASUK PADANG DIA MELAWAN PETUGAS COVID 19 POSKO LUBUK PERAKU PADANG.

“Dari postingan Facebook atas nama Rita Sumarni tersebut, saya merasa yang bersangkutan menyalahgunakan KTP yang saya tinggalkan dan juga rekaman tersebut untuk kepentingan pribadinya di Facebook, saya merasa yang bersangkutan dengan sengaja menyerang kehormatan saya,” ujar Amnasmen.

Usai melengkapi laporannya, Rabu (20/5/2020) Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen, SH menyatakan melalui pengacaranya Dr. Aermadepa Akmal, SH, MH. bahwa ia menghormati dan mendukung ketegasan petugas Gugus Tugas Covid-19 yang kini tengah berupaya meredam penyebaran Virus Corona di Sumatera Barat, termasuk di perbatasan.

BACA JUGA:  Wanita Bersuami Dibunuh Setelah 2 Kali Berhubungan Badan dengan Kekasih Gelapnya

“Klien saya sangat menghargai petugas yang berada di lapangan, hal itu bisa disaksikan melalui video yang sengaja diunggah oleh oknum petugas. Masyarakat bisa menilai sendiri melalui video itu, apakah klien saya melakukan hal-hal yang tidak simpatik” ujar Aermadepa.

Namun, Aermadepa menyebutkan ada tindakan kriminal telah dilakukan salah satu oknum petugas dengan membongkar data pribadi yang membahayakan bagi kliennya, baik secara pribadi, keluarga, dan juga sangat membahayakan bagi jabatan kliennya sebagai ketua KPU Sumatera Barat.

Data pribadi yang tersebar itu, menurut Aermadepa berpotensi disalahgunakan oleh pelaku tindak kejahatan, terutama kejahatan secara online yang kini cukup marak. Apalagi dengan tersebarnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) kliennya ke publik, maka berbagai kejahatan bisa saja terjadi dengan memanfaatkan data tersebut.

“Sekarang orang bisa saja membuat nomor rekening secara online, membuat kartu kredit virtual, registrasi No HP dan lain-lain dengan menggunakan NIK yang kini sudah tersebar ke publik,” ujar Aermadepa.

Aermadepa menambahkan, yang paling membahayakan itu adalah terkait jabatan kliennya sebagai Ketua KPU Sumbar yang akan menghadapi Pilkada Serentak 2020 ini, jelas nomor NIK yang kini sudah tersebar kata Aeramadepa bisa saja dimanfaatkan orang lain untuk mengacaukan hasil pemilu.

“Banyak Tindakan kejahatan lainnya bisa dilakukan oleh pelaku kejahatan melalui nomor induk kependudukan yang sudah tersebarluas ke publik,” tutur Aermadepa.

Aermadepa juga mengatakan bahwa oknum petugas berinisial RS telah dilaporkan atas dugaan tindak pidana kejahatan penyebaran identitas pribadi melalui media elektronik serta pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam pasal 48, 32, 26 ayat i, 27 ayat 3,45 ayat 3 UU ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Dan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 : “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”

BACA JUGA:  Berebut Kencan dengan Wanita Indonesia, Warga Ghana Ini Tewas Ditikam Temannya Sendiri
loading...