Partai Demokrat berencana untuk memperkenalkan artikel pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump atas perannya dalam invasi Capitol AS pada hari Rabu.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan dia akan memulai proses pemakzulan jika Presiden tidak segera mengundurkan diri.
Tuduhan “hasutan pemberontakan” akan diperkenalkan oleh partai Demokrat di DPR pada hari Senin.
Mereka menuduh Trump mendorong kerusuhan di Kongres yang menewaskan lima orang.
Presiden terpilih Joe Biden mengatakan pemakzulan harus diputuskan oleh Kongres, tetapi dia telah berpikir untuk waktu yang lama bahwa Presiden tidak cocok untuk memegang jabatan itu.
Gedung Putih menolak pemakzulan itu dengan menyebutnya sebagai langkah yang “bermotivasi politik” yang “hanya akan memecah belah negara”.
Jika prosesnya terus berjalan, ini akan menjadi kedua kalinya Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pemakzulan terhadap Presiden Trump.
Pada Desember 2019, DPR memakzulkan Trump dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Tetapi Senat membebaskannya dari kedua dakwaan pada Februari 2020.
Tidak ada presiden AS yang pernah dimakzulkan dua kali. Namun, prospek hukuman pemakzulan tampaknya jauh karena dukungan Partai Republik di Senat.
Itu berarti pemakzulan di DPR hanya akan menjadi tindakan simbolis untuk meminta pertanggungjawaban Trump atas invasi Kongres.
Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu terjadi ketika pemerintahan jatuh lebih dalam ke dalam krisis pada hari Jumat, ketika banyak pejabat mengundurkan diri sebagai protes atas kerusuhan tersebut, dan tokoh-tokoh Partai Republik yang terkemuka mulai melawan presiden.
Pengepungan Capitol telah membuat para politisi senior gelisah, mendorong Ketua DPR dari Partai Demokrat Pelosi untuk berbicara dengan pejabat tinggi militer negara itu tentang cara-cara untuk mencegah Trump mengakses kode nuklir.
